'DPR Jangan Mikirin Perut Sendiri', Pengemudi Ojol & Pedagang Demo di DPR, 1250 Personel Diterjunkan

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan DPR terpantau agak tersendat akibat banyaknya kendaraan, termasuk ojol yang berhenti di bahu jalan.

Terkait aksi demo hari ini, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI akan mendatangi Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Mereka akan menuntut soal pengesahan RUU Perampasan Aset.

Hal ini sebagai bentuk keprihatinan terjadap praktik korupsi di Indonesia yang makin banyak.

Mereka juga menyerukan agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak komersialisasi pendidikan.

1,250 Personel Gabungan Diterjunkan

Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan jalannya demo di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025).

Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki, demo dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan koordinator lapangan Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama. 

Ruslan menyebut personel yang diterjunkan guna memastikan demonstrasi berjalan aman. 

Ruslan mengatakan pengamanan hanya difokuskan di kawasan DPR/MPR. 

"Pengamanan khusus di DPR saja," imbuh dia.
 
Sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh perwira mengikuti Tactical Wall Game (TWG) dan apel gabungan untuk menyamakan persepsi terkait peta kerawanan dan strategi pengamanan.
 
Kepolisian juga mengingatkan agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, hingga menutup akses jalan.

Sebelumnya, seruan demo ramai beredar di media sosial X ( sebelumnya Twitter). 

Dikutip dari Tribun News pada Senin (25/8/2025), warganet menyerukan aksi di depan Gedung DPR RI sebagai bentuk kekecewaan atas melonjaknya tunjangan anggota DPR RI yang disebut bisa membuat total pendapatan mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan.

Kenaikan itu bukan pada gaji pokok, melainkan berbagai tunjangan tambahan. Salah satunya adalah tunjangan rumah yang mencapai Rp 50 juta per bulan, serta tunjangan beras yang ikut meningkat.

Seruan tersebut juga disertai dengan dorongan keras dari publik untuk membubarkan DPR RI, lantaran dianggap tidak berpihak pada rakyat.