Maula Akbar dan Putri Karlina Menikah

Sewa Aset Negara Rp 20 Juta, Alasan Putri Karlina dan Maula Akbar Anak KDM Batal Nikah di KUA

Maulana Akbar mengakui bahwa tempat yang ia gunakan untuk menikah memang merupakan aset negara.

Tribun Jabar
RESMI MENIKAH - (kiri) Anggota DPRD Jawa Barat Maula Akbar ditemani sang ayah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelum melaksanakan akad nikah pada Rabu (16/7/2025). Foto kanan: Wakil Bupati Garut Putri Karlina akad nikah. 

TRIBUNSUMSEL.COM- Pernikahan Maulana Akbar, anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi  dan  Wabup Garut Putri Karlina digelar di Pendopo Kabupaten Garut,  Rabu (16/7/2025).

Rangkaian pernikahan diawali dengan  akad nikah anak Dedi Mulyadi itu akan digelar pada pukul 13.00 WIB.

Maulana Akbar mengakui bahwa tempat yang ia gunakan untuk menikah memang merupakan aset negara.

"Milik Pemerintah Kabupaten Garut," katanya.

"Berarti aset negara. Ini aset negara gak boleh digunain untuk kepentingan pribadi," timpal KDM.

Menurut Maulana penggunaan Pendopo Garut dan Alun-alun Garut sudah tertuang dalam aturan.

"Pendopo dan Alun-alun Garut apabila digunakan warga bisa, dan digratiskan," katanya.

Baca juga: Filosofi Mahar Pernikahan Maula Akbar Anak Dedi Mulyadi & Putri Karlina Serba 9, Simbol Kehidupan

Namun begitu Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Maulana dan Putri Karlina bukan warga sipil biasa.

Maulana merupakan anggota DPRD Jabar.

Sedangkan Putri Karlina adalah Wakil Bupati Garut.

"Aa kan bukan warga, anggota DPRD provinsi, anaknya Dedi Mulyadi, jangan gratis," katanya.

"Sudah diberesin oleh tim untuk kita menyewa profesional. Menimbang kan kebersihan dan ketertiban," katanya.

Dedi merinci mulai dari penggunaan gedung, listrik, air sampai petugas kebersihan yang akan bertugas nanti.

"Pakai listrik, air, tukang sapu. Listrik dibayar negara, air dibayar negara, tukang sapu dibayar negara, tiga-tiganya harus diganti," kata Dedi Mulyadi.

Maulana menerangkan ia hanya membayar uang kebersihan saja.

"Yang ini kebersihannya saja, karena listriknya menggunakan sendiri. Kita menyiapkan genset," kata Maulana.

Namun begitu Dedi tetap meminta agar Maulana tetap mengeluarkan uang untuk penggunaan aset negara tersebut.

"Tidak pakai listrik pemda, tapi kita nyumbang gak apa-apa-apalah listriknya," kata KDM.

Maulana menerangkan semua urusan keuangan terkait dengan sewa sudah diselesaikan.

Walaupun hanya dimasukan sebagai uang kebersihan, namun sebenarnya ia sudah menyewa seluruh bagian dari gedung tersebut.

"Itu semua sudah. Jadi walaupun dipandangnya hanya kebersihan tapi kita bayarnya all in, semua," katanya.

"Pendoponya dibayar, keberishannya, listriknya dibayarin, tempatnya dihitung disewa," kata Dedi.

Maulana mengungkap ia menyewa aset negara sebesar Rp 20 juta.

"Kemarin tuh sama WO diurusnya. Rp 20 juta," katanya.

Selain itu pendopo, Dedi Mulyadi juga memakai Bale Niskala Wastu Kancana, kantor Gubernur Jabar untuk wilayah Garut sebagai tempat transit.

"Kita kan berangkat transit di Bale Niskala Wastu Kancana, kantor gubernur wilayah Garut ikut transit," katanya.

Ia mengatakan bahwa telah menyewa gedung tersebut.

"Ayah juga sama bayar, sewanya. Untuk sewa itu sudah dibayarkan oleh ayah, nilainya Rp 15 juta dan ayah sudah teransfer," katanya.

Jadi kata Dedi Mulyadi, meskipun anaknya nikah menggunakan aset negara namun tidak merugikan negara.

"Penggunaan aset negara kita tidak menggunakan secara cuma-cuma tetapi ada penggantian biaya sewa listrik dan sejenisnya, sehingga kegiatan ini tidak merugikan negara," kata Dedi Mulyadi.

Batal di KUA

Pasangan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut, dan anggota DPRD Jawa Barat Maula Akbar semula berencana menikah secara sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun, rencana tersebut berubah atas permintaan orangtua dan keinginan menjadikan hari bahagia mereka sebagai ajang berbagi manfaat bagi masyarakat.

"Tadinya saya dan calon suami mengajukan ke orangtua untuk menikah di KUA saja. Kami ingin menikah sebagai ibadah, tanpa kompleksitas besar. Tapi mungkin karena orangtua merasa masih mampu dan ingin memberikan yang terbaik, akhirnya dipestakan," ujar Putri dalam wawancara bersama Tribunjabar.id, Minggu (13/7/2025).

Putri juga menyadari bahwa pernikahan pejabat, terutama pasca-kontestasi politik, kerap memiliki kompleksitas tersendiri, termasuk keharusan mengakomodasi banyak pihak.

 Namun begitu, dia dan keluarganya berkomitmen menghadirkan pesta pernikahan yang tetap berdampak sosial dan ekonomi bagi warga Garut. "Kami pastikan produk unggulan Garut digunakan.

Misalnya, dekorasi kami dominan menggunakan bambu dari Selaawi. Itu kami kolaborasikan dengan seniman bambu lokal, meski tetap dipandu dekorator utama dari Jakarta," jelasnya. Tidak hanya dekorasi, suvenir pun didominasi oleh hasil kerajinan warga Garut seperti produk kulit dan bambu.

Beberapa karya pelajar dari Purwakarta, daerah asal Maula Akbar, juga turut disertakan. 

"Jadi dekorasi mungkin 80 persen menggunakan bambu, bambu Selaawi walaupun di-lead-nya sama seniman dekorator Jakarta, itu sebagai komposernya saja, tapi senimannya seniman Garut," kata Putri.

Sementara itu, pihak Kepolisian Resor Garut memastikan bahwa arus lalu lintas tetap berjalan normal selama acara berlangsung. Tidak akan ada penutupan jalan maupun rekayasa lalu lintas.

"Kami hanya melakukan pengamanan di lokasi kegiatan. Masyarakat tetap bisa melintas seperti biasa," ujar Kasatlantas Polres Garut, Iptu Aang Andi Suhandi, Senin (14/7/2025).

 Pengamanan akan difokuskan di sekitar Gedung Pendopo dan Alun-alun Garut. Kepolisian juga telah memetakan titik-titik rawan kemacetan dan menyiagakan personel untuk berjaga di lokasi strategis.

"Jadi jangan khawatir dan tetaplah berkendara dengan nyaman dan aman dengan mematuhi peraturan lalu lintas," imbau Aang.

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan  di TribunJabar.id

Sumber: Kompas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved