Koordinasi Sekjen Kemenkum, Plt Kakanwil Kemenkum Sumsel Sampaikan Hasil Kunker Komisi XIII DPR RI

TRIBUNSUMSEL.COM — Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Hendrik Pagiling, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, bertempat di ruang kerja Sekjen, Senin (30/6).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 yang telah dilaksanakan pada 19–20 Juni 2025 di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Hendrik menyampaikan laporan hasil kegiatan, termasuk berbagai capaian penting dan rekomendasi dari Komisi XIII DPR RI. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah keberhasilan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam membentuk 1000 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan, yang merupakan jumlah tertinggi secara nasional.

Sebagai bentuk penguatan keberlanjutan program Posbankum, Kanwil Kemenkum Sumsel juga merencanakan Pelatihan Paralegal bagi Desa/Kelurahan se-Sumatera Selatan.

"Hal ini merupakan upaya kami dalam membentuk sumber daya hukum lokal yang berdaya guna dan mampu memberikan edukasi serta pendampingan hukum dasar bagi masyarakat," tegas Hendrik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyampaikan apresiasi atas inovasi dan dedikasi yang ditunjukkan oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan terobosan Kanwil Kemenkum Sumsel. Pembentukan Posbankum hingga ke desa-desa merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Sekjen juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan hukum yang mencakup seluruh tugas dan fungsi Kanwil, mulai dari administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum, hingga penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah.

Ia mendorong agar Kanwil terus mengembangkan layanan yang inovatif, inklusif, dan terintegrasi dengan sistem informasi nasional guna mendukung reformasi hukum yang berkelanjutan.

Sebagai penutup, Hendrik juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel dalam mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Dengan memperkuat akuntabilitas kinerja, pelayanan publik yang prima, dan penguatan budaya kerja berintegritas, Kanwil Kemenkum Sumsel terus bergerak menuju transformasi kelembagaan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," tutupnya.