WASPADA Penipuan di FB Catut Nama Bupati Muba M Toha, Sebar HOAX Penyaluran Bansos

TRIBUNSUMSEL.COM, SEKAYU -- Nama Bupati Musi Banyuasin (Muba) HM Toha kembali dicatut untuk aksi penipuan di sosial media.

Kali ini, oknum tak bertanggung jawab membuat akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Muba, HM Toha, dan menyebarkan informasi bohong terkait penyaluran bantuan sosial.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muba, Herryandi Sinulingga, menegaskan informasi yang disebarkan akun tersebut tidak berasal dari sumber resmi dan merupakan hoaks.

Pemkab Muba mengimbau masyarakat untuk mewaspadai akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Bupati Muba, di mana akun tersebut diketahui menyebarkan informasi bohong terkait Program Keluarga Sejahtera (PKM) dan dinilai dapat merugikan masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan tindakan tidak bertanggung jawab ini. Akun di Facebook yang mengatasnamakan Bupati HM Toha adalah hoaks, dan kami meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya,”tegas Sinulingga, Selasa (10/6/2025).

Pihaknya mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Sebelum mempercayai informasi, pastikan untuk memverifikasi ke instansi terkait. Jika ada permintaan uang atau data pribadi, harap segera laporkan,” ungkapnya.

Kominfo Muba memverifikasi bahwa Bupati HM Toha hanya memiliki dua akun media sosial resmi yang dikelola oleh admin, yakni Instagram dan TikTok dengan nama pengguna @h.m_toha.

Selain itu, kanal informasi resmi Pemkab Muba dapat diakses melalui sejumlah akun Instagram dan Facebook milik dinas dan lembaga pemerintah daerah.

Ia juga menekankan pentingnya mengikuti akun-akun resmi tersebut untuk mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya, imbaunya.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Sosial Muba, Yuliarto, mengklarifikasi terkait informasi palsu yang beredar mengenai bantuan sosial PKM.

“Informasi yang beredar di akun Facebook palsu yang mengatasnamakan Bupati Muba itu tidak benar alias berita bohong. Penyaluran bantuan sosial PKM melalui M-Banking tidak benar,” tegasnya.

Menurut Yuliarto, saat ini proses penyaluran bantuan masih menunggu pengesahan APBD Perubahan, dan data nama-nama penerima manfaat masih dalam proses input ke dalam sistem.

“Kami meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar-kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti mengumpulkan KK dan KTP. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap kritis dalam menerima informasi dari media sosial dan melaporkan akun-akun mencurigakan yang berpotensi memberikan,” ungkapnya.

(*)