Tegas, MUI Minta Umat Muslim Tolak Bansos Dari Dedi Mulyadi Jika Vasektomi Jadi Syarat Utamanya

TRIBUNSUMSEL.COM - Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal vasektomi sebagai syarat utama pemberian bantuan sosial (Bansos), dijawab dengan tegas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI meinta umat Islam menolak pemberian bantuan sosial jika salah satu syarat penerima bansos harus menjalani vasektomi.

"Islam melarang pemandulan permanen. Yang dibolehkan mengatur jarak kelahiran. Pertumbuhan penduduk kita stabil dan malah cenderung minus," tulis Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis dikutip dari X(twitter), Minggu(4/5/2025) dikutip dari Tribunnews.com.

"Menghentikan kemiskinan itu dengan membuka lapangan kerja bukan menyetop orang miskin lahir. Inilah pentingnya dana sosial," katanya.

Dia pun menyarankan kepada umat Muslim agar sebaiknya tidak mengambil jatah bansos apabila syarat yang diwajibkan harus vasektomi.

"Saya sarankan kepada yang muslim kalau syarat ambil bansos adalah vasektomi maka tak usah daftar bansos. Insya Allah saudara-saudara ada jalan lain rezekinya," ungkapnya.

Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi pun mengiming-imingi akan memberi intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan vasektomi.

Namun iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

Dedi Mulyadi Santai

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi santai saat MUI mengharamkan vasektomi.

Diketahui, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadin sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos) ialah dengan cara vasektomi.

MUI tegas menentang ide Dedi Mulyadi soal persyaratan vasektomi sebagai syarat bansos, karena islam melarang adanya vasektomi yang termasuk dalam upaya pemandulan permanen.

Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan untuk mengatasi kemiskinan maka diperlukan adanya tempat tinggal, jaminan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu Dedi juga menilai agar masyarakat miskin ini tidak memiliki banyak anak.

Pasalnya dengan banyak anak, maka beban ekonomi mereka otomatis akan semakin bertambah di tengah kondisi mereka yang kesulitan.

Untuk itu diperlukan keberhasilan program Keluarga Berencana atau KB.

Salah satunya dengan vasektomi, yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Namun jika vasektomi ini dinilai haram oleh MUI, maka Dedi menekankan bahwa masih banyak alternatif lain untuk laki-laki bisa andil dalam program KB.

"Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak."

"KB-nya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya," kata Dedi dilansir Kompas TV, Minggu (4/5/2025).

Dedi menyebut cara paling mudahnya laki-laki bisa menggunakan pengaman saat berhubungan suami-istri untuk mencegah kehamilan.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga menegaskan, masyarakat miskin ini harus bisa lebih bertanggung jawab ketika memang ingin memiliki anak. 

"Pake pengamannya juga lebih mudah, asal mau. Sehingga sekarang mau enggak ber-KB gitu."

"Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya enggak mau," tegas Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Santai Saat MUI Tegas Haramkan Vasektomi, Sebut Masih Banyak Cara Laki-laki untuk KB

Baca juga: Mengenal Vasektomi, Kebijakan yang Diusulkan Dedi Mulyadi Syarat Penerima Bansos, Diharamkan MUI 

Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV soal Vasektomi

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh juga menyebut bahwa vasektomi haram hukumnya jika untuk pemandulan permanen.

Hal ini sejalan dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

“Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” kata Asrorun Ni'am dilansir laman resmi MUI, Jumat (2/5/2025).

Dinilai sebagai Ide Kalap

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, ikut merespons soal wacana Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos.

Menurut Marwan dalam pembahasan Komisi VIII, belum pernah ada gagasan yang mengaitkan program Bansos dengan kebijakan pengendalian kelahiran seperti vasektomi.

Karena selama ini pemerintah masih mengacu pada aturan konstitusi, yakni kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin.

Oleh karena itu Marwan menilai ide Dedi Mulyadi soal vasektomi ini adalah ide yang kalap.

"Idenya Kang Dedi ini, ya mungkin ide kalap lah ya," kata Marwan saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (4/5/2025).

Marwan menilai tekanan berat dalam menghadapi angka kemiskinan seringkali membuat munculnya usulan-usulan yang tidak proporsional.

"Kalapnya itu karena terlalu berat beban kita mengenai urusan sosial. Angka kemiskinan dengan kemampuan kita untuk memberdayakan itu tidak sebanding."

"Maka, langkah-langkah kita untuk mencerdaskan anak bangsa dengan beban berat itu, ya rasa-rasanya kalap lah," terangnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com