Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, Mendikdasmen: Hahaha, Saya No Comment

TRIBUNSUMSEL.COM, BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tuai pro dan kontra usai membuat kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang sudah dimulai sejak 2 Mei 2025. 

Terkait kebijakan Dedi Mulyadi itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti tak mau memberikan tanggapan.

"(Anak nakal dikirim ke barak militer berlaku hari ini) no comment kalau itu ya," katanya saat ditemui usai kunjungan ke SDN Leuwibatu 02 dan 03 di Desa Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. 

Abdul Mu'ti juga menghindari komentar saat ditanya mengenai kebijakan Dedi Mulyadi lainnya, yaitu penggunaan kapur tulis sebagai alat untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah dasar dan menengah di Jawa Barat. 

Kebijakan ini berupaya mengurangi penggunaan teknologi modern seperti smart board atau papan tulis digital. 

"Hahaha, saya no comment lah soal itu," ujarnya sambil bergegas menuju mobilnya. 

Baca juga: Penyesalan Ayah Aura Cinta Tak Bela Anak Debati Dedi Mulyadi Berujung Dibully: Saya Tidak Ikhlas

Sebelumnya, program pendidikan militer yang dicanangkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi dimulai pada hari yang sama dengan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025. 

Program ini dilaksanakan di Purwakarta dan Bandung dengan dukungan dari TNI serta pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat. 

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa siswa yang akan dikirim ke barak militer bukanlah siswa biasa, melainkan remaja yang terlibat dalam kenakalan berat dan berpotensi melakukan tindakan kriminal. 

Siswa yang terpilih akan mengikuti program pembinaan di 30 hingga 40 barak militer yang telah disiapkan, dengan pemilihan peserta berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua. 

Prioritas akan diberikan kepada siswa yang dinilai sulit dibina, terindikasi terlibat pergaulan bebas, atau melakukan tindakan kriminal. 

Program pendidikan karakter ini direncanakan berlangsung selama enam bulan untuk setiap siswa.

Dedi Sadar Banyak Kritikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tak menampik banyaknya menuai kritikan dari sejumlah pihak atas program pendidikan karakter ala militer yang dirancangnya.

Di tengah suara-suara penolakan, Dedi Mulyadi meyakini bahwa apa yang dicanangkannya dalam program militer tersebut bertujuan untuk masa depan anak-anak bangsa.

Dedi menjelaskan bahwa program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

"Seluruh langkah yang saya lakukan dan seluruh temen-temen di provinsi Jawa Barat, pak Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas lakukan tiada lain kecuali anak-anak Jawa Barat tumbuh kokoh, kuat, tidak menajdi korban kekerasan, serta memiliki masa depan," ungkap Dedi Mulyadi dalam unggahan Instagramnya, Sabtu (3/5/2025).

Dedi meyakini bahwa suatu saat kebijakannya tersebut akan membuahkan hasil meski banyak tantangan.

"Tidak ada kebijakan yang mulus kalau itu untuk kebaikan, pasti ada tantangan, dan pasti akan dirasakan suatu saat ketika kebijakan itu membuahkan hasil  

"Mari saatnya berbuat bukan hanya berdebat, karena tawuran tidak akan diselesaikan dengan perdebatan, kriminalitas remaja tidak akan diselesaikan dengan perdebatan," ujarnya.

Menurut Dedi, pelanggaran dari kenakalan remaja tersebut tak bisa diatasi hanya dengan perdebatan, melainkan harus dengan sebuah tindakan.

"Anak-anak yang kecanduan game online, bolos sekolah dan anak-anak yang melawan dengan orang tuanya dan melakukan pengancaman dan penganiayaan dengan orang tua dan kakeknya tidak akan diselesaikan dengan perdebatan, 

Negeri ini akan maju dengan sebuah tindakan, terima kasih atas kritikannya semua demi kebaikan, biarkan kami bekerja dan anda semua yang mengkritisi pekerjaan kami," tandasnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebut bahwa program ini tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, para orang tua secara sukarela menyerahkan anaknya kepada Dinas Pendidikan untuk kemudian dikirim ke barak militer. 

Sebelumnya, puluhan siswa tingkat SMP mengikuti barisan di Markas Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, di Purwakarta, Kamis (1/5/2025), sebagai bagian dari program pembinaan yang digagas Pemkab Purwakarta.

Sebanyak 39 dari 40 siswa yang terdaftar hadir menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” ujar Dedi, 27 April 2025 lalu.

Menurut dia, selama ini sudah banyak orangtua yang bersedih karena anaknya terlibat dalam pergaulan negatif, semisal masuk geng motor, tawuran, bahkan sampai mengonsumsi obat terlarang.

Diharapkan, adanya pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri di dalamnya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.

"Anak-anak yang orangtuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, akan kami wajib militerkan," kata Dedi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Kebijakan Siswa Nakal Masuk Barak Militer, Mendikdasmen: Hahaha, No Comment "

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com