Reaksi Dedi Mulyadi Diminta Bubarkan Ormas GRIB Jaya, Sebut Tak Sembarang: Tindakan Perorangan

Ketua Bidang Komunikasi Publik Grib Jaya itu pun menilai Dedi Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang Gubernur Jawa Barat.

“Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas,” ujar Razman.

“Atas pesan bapak Ketum, meminta kepada Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan Tupoksi selaku Pamong Praja,” sambungnya.

“Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grib, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya,” tegasnya.

Razman menegaskan, Grib Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak Kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut.

Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Razman melayangkan ultimatum kepada Dedi Mulyadi.

"Kang Dedi, pesan Ketua Umum kami, kami tidak pernah ganggu anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu anda," ungkap Razman.

"Jadi jangan ganggu ormas! dan jangan ganggu kami!" tegasnya.

Razman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Dedi Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi.

"Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang (dipicu) karena anda!" tegas Razman dengan anda tinggi.

"Karena ada kata-kata anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik!" tambahnya.

"Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Dedi, Pak Dedi, ini tolong sudah dikomentari (Hercules)," jelasnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menanggapi soal tantangan diskusi premanisme yang diajukan oleh Ketua GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry.

Tantangan tersebut muncul setelah Dedi melontarkan pernyataan dan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di wilayah Jawa Barat.

Ormas GRIB Jaya Jabar merasa tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi yang menyebutkan bahwa ormas hingga LSM kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat.