Nasib Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Ditegur Wamendagri, Bakal Dipanggil KDM

TRIBUNSUMSEL.COM - Wali Kota Depok, Supian Suri ditegur Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto usai izinkan ASN pakai mobil dinas mudik.

Supian Suri, nekat mengizinkan mobil dinas dipakai mudik Lebaran 2025.

Padahal sebelumnya, Dedi Mulyadi sudah mengeluarkan larangan pemakaian mobil dinas untuk mudik.

Bima Arya Sugiarto mengungkapkan potensi kerugian negara yang dapat timbul akibat penggunaan mobil dinas oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik. 

Ia menekankan bahwa mekanisme pemberian penghargaan kepada bawahan seharusnya tidak dilakukan dengan cara tersebut. 

"Itu clear, ya itu clear. Jadi kami memahami ada kepala daerah yang ingin mereward staff-nya. Tapi ya tidak seperti itulah mekanismenya. Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan fasilitas dinas," ujar Bima saat ditemui di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Jika penggunaan mobil dinas untuk mudik dibiarkan, menurut Bima, hal itu dapat menimbulkan risiko kerugian bagi negara. 

"Karena bisa dibayangkan kalau dibolehkan, ya maka ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara," sambungnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sindir Wali Kota Depok usai Ngotot Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas: Wali Kota Baru

Meskipun saat ini merupakan musim libur, Bima mengingatkan bahwa banyak ASN yang tetap piket dan bekerja. 

Ia menjelaskan bahwa mereka juga memerlukan mobil dinas dalam menjalankan tugasnya. 

"Ini juga butuh mobil dinas. Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak," ucap Bima. 

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sistem shift kerja untuk memastikan layanan tetap berjalan. 

"Jadi semuanya ada yang piket. Dan tentu butuh juga fasilitas mobil dinas dan lain-lain untuk bekerja," imbuhnya.

Bakal Dipanggil Dedi Mulyadi

Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan pihaknya akan memanggil seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk Wali Kota Depok.