Pj Gubernur Sumsel Sebut Program Langsung ke Masyarakat Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah gencar melakukan efesiensi, tak terkecuali Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, walaupun adanya efisensi tidak akan mempengaruhi program yang berdampak langsung ke masyarakat.

"Yang dilakukan efesiensi itu lebih dikurangi ke acara seremonial. Lalu perjalanan dinas, FGD, study banding, dan lain-lain. Namun yang perlu dan urgent tetap kita laksanakan," kata Elen, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, adanya efisensi juga tidak boleh berpengaruh terhadap tingkat kinerja di pemerintahan. Jadi kalau sampai ada pengaruh ya diberikan teguran.

Sementara itu terkait dengan efisiensi untuk ke daerah dana transfer yang dilakukan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Elen, hal tersebut tidak banyak berpengaruh pada pemerintah daerah.

"Walaupun dana transfer ada pemotongan, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pembangunan infrastruktur masih tetap jalan," katanya.

Ia pun mencontohkan, beberapa proyek tetap jalan seperti tol, sambil menunggu kepastian dari pihak PUPR. Sesuai informasi dari Kepala Balai kalau yang sudah terkomitmen maka akan tetap dijalankan.

Sedangkan untuk pembangunan Jalan di kawasan gandus, ini dipastikan tetap jalan. Sebab saat ini sedang dilakukan lelang. Untuk lelang sendiri paling tidak butuh waktu 45 hari, jadi di tunggu saja pelaksanaannya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang saat ini tengah mengatur efisiensi itu secara detail dengan merincikan detailnya mana saja yang perlu dihemat.

"Masih disusun draf efisiensinya dan juga nanti akan disosialisasikan lebih dulu sehingga setelah semua OPD tahu baru akan diterapkan," ujar Pj Walikota Palembang Cheka Virgowansyah, Rabu (12/2/2025).

Cheka mengatakan hingga kini belum menerima laporan apa saja yang dilakukan efisiensi dan detailnya. Setelah disusun dan dilaporkan juga disosialisasikan maka barulah akan diterapkan.

"Secepatnya akan diterapkan jika sudah selesai disosialisasikan," kata Cheka.

Efisiensi yang dilakukan pemerintah ditegaskan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisienasi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ada tujuh poin yang harus dihemat oleh pemerintah daerah atau Gubernur dan Walikota atau bupati.

Penghematan itu lebih menekankan pada kegiatan seremonial yang dibatasi, perjalanan dinas, kegiatan dengan hasil tidak terukur, dan menyesuaikan kegiatan dengan belanja APBD.