APBD OKI 2025 Rp2,58 Triliun, Pj Bupati: Optimalkan Realisasi, Kurangi Perjalan Dinas yang Tak Perlu

TRIBUNSUMSEL.COM KAYUAGUNG --  Pj Bupati OKI, Sumsel, Asmar Wijaya meminta seluruh perangkatnya untuk memaksimalkan realisasi APBD Kabupaten OKI tahun 2025 yang nilainya Rp 2,58 triliun. 

Asmar meminta unsur di dalam pemerintahan, terutama para pimpinan OPD dan jajaran camat  untuk meningkatkan efisiensi dan skala prioritas memakai anggaran.

"Kita harus melaksanakan pembangunan secara prudent, hati-hati dan terencana secara baik. Belanja daerah harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, dan berdasarkan prioritas," papar Bupati. 

Asmar meminta perangkat daerah benar-benar memaksimalkan realisasi anggaran kepada program yang benar menyentuh masyarakat.

"Kurangi rapat-rapat, perjalan dinas yang tidak perlu, maksimalkan demi kepentingan rakyat serta utamakan prinsip kehati-hatian," sebutnya.

Selain itu, Asmar mengingatkan bahwa penyerahan DPA ini menjadi momentum bagi seluruh OPD segera merealisasikan program kerja masing-masing. 

"Jangan ada kegiatan menumpuk diakhir tahun, kalau sudah tertib SOP nya segera eksekusi agar anggaran yang dilaksanakan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,"

"Perlunya memberikan porsi lebih besar belanja produktif seperti belanja modal dan infrastruktur," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Ir. H. Mun'im merincikan alokasi belanja daerah yang tertuang dalam  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025  senilai Rp 2,58 triliun. 

Hal ini disampaikannya dalam penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 kepada 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 18 Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

"Terdiri dari belanja operasional Rp 1,05 triliun, belanja nodal Rp 290,22 miliar, belanja tidak terduga Rp 10 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 447,95 miliar," katanya ketika dihubungi oleh  Tribunsumsel.com pada Sabtu (18/1/2025) siang.

Disebutkan Mun'im, untuk sumber pendanaan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 288,81 miliar, pendapatan transfer 2,25 triliun dan pembiayaan Rp 49,16 miliar.

"Terdapat 5 hal penting yang harus diperhatikan yaitu DPA dapat menjadi acuan strategis dalam realisasi program, sehingga target kinerja dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran,"

"Selain itu wajib mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), meningkatkan kualitas belanja dan alokasi anggaran,  belanja produktif dan efisiensi, belanja operasional dan menjawab persoalan sesuai kewenangan porsi masing-masing," ungkapnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel