Kapolda Sumsel Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Wujudkan Pilkada Ramai dan Damai

TRIBUNSUSMEL.COM, PALEMBANG - Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder turut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). "Polri tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan kerja sama semua pihak agar Pilkada berjalan aman dan damai," katannya, saat diwawancarai di kantor KPU Sumsel, Selasa (8/10/2024) lalu.

Kapolda menegaskan, Polda Sumsel berkomitmen mengawal kesuksesan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Menurut Kapolda, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Sumsel harus ramai tapi damai. Ramai dalam arti partisipasi masyarakat sebagai pemilih maksimal, damai maksudnya setiap tahapan berjalan lancar, tanpa konflik baik vertikal maupun horizontal.

Kapolda mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan Polda Sumsel untuk mewujudkan Pilkada damai. Diantaranya dengan menggelar deklarasi "Pemilu Damai" dengan melibatkan berbagai stakeholder. Kemudian imbauan-imbauan melalui media sosial, pendekatan dengan generasi muda, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 

Pihaknya juga telah memetakan wilayah rawan konflik dalam Pilkada di Sumsel, yang menempatkan provinsi ini di peringkat keempat secara nasional dalam hal kerawanan. Beberapa daerah seperti Lahat, PALI, dan Muratara termasuk dalam kategori rawan. Pengamanan akan diperketat, terutama di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan dukungan personel Brimob.
“Kita sudah siapkan pengamanan ekstra di daerah-daerah rawan, khususnya di PPK karena itu salah satu titik krusial. Brimob akan ditempatkan di setiap PPK untuk memastikan keamanan,” jelas Irjen Andi.

Upaya glorifikasi Pilkada damai juga kerap dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). "Kemarin kita baru saja rapat konsolidasi daerah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Sumsel. InsyaAllah untuk kesiapan termasuk logistik kita sudah siap," kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Menurutnya, untuk PPK di Sumsel ada 1.205 orang ini adalah tulang punggung penyelenggaraan Pilkada serentak pada tanggal 27 November nanti. Terlebih Pemerintah Provinsi Sumsel bersama dengan 17 Kabupaten/kota terus berkomitmen untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dan mendukung penuh keberlangsungan penyelenggaraan Pilkada serentak pada saat 27 November 2024 mendatang.

Masih kata Elen, begitu juga dengan tingkat kerawanan yang terus dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH), Polda, TNI, Binda dan pihak terkait lainnya.

"Kita terus diingatkan bahwa Sumsel termasuk daerah yang diindikasikan rawan. Untuk itu kita terus berkoordinasi dengan bupati/walikota di Sumsel dan InsyaAllah aman. Lalu pada tanggal 18 November 2024 akan dilakukan deklarasi Pilkada Damai dengan Polda dan Forkompinda," katanya.

Elen mengungkapkan beberapa fokus utama yang menjadi atensinya selaku pemimpin daerah diantaranya  penguatan koordinasi antar lembaga, kesiapan infrastruktur dan logistik, pengamanan dan stabilitas keamanan, serta menjaga netralitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Elen ketersediaan sarana dan prasarana pemungutan suara, distribusi logistik pemilu, hingga kesiapan teknologi informasi yang akan digunakan dalam proses penghitungan suara, harus dipersiapkan dengan matang agar tidak ada kendala teknis yang dapat menghambat jalannya Pilkada. 

"Sinergi antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan kota, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi Pilkada ini,” katanya.

Peran Pemprov Sumsel dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan dengan lancar diantaranya Pemprov Sumsel telah melakukan Deklarasi Netralitas ASN, Pendidikan Politik Bagi Pelajar SMA/SMK/MA, Pembentukan Tim Pemantauan, Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, serta Pemberian Dana Hibah. 

Pelaksanaan Deklarasi Netralitas ASN tanggal 27 Desember 2023 di Palembang sebagai Deklarasi yang pertama dilakukan secara serentak yang diikuti secara langsung dan daring oleh 180.751 pegawai ASN yang terdiri dari  ASN Pemerintah Provinsi Sumsel, ASN Pemerintah kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, dan ASN Vertikal se Sumsel .

Selain itu Pemerintah Provinsi Sumsel telah melaksanakan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel. Penandatanganan NPHD tersebut  telah dilakukan secara serentak tercepat dan pertama di Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan pada tanggal 9 November 2023 di Palembang.

"Sebagai bentuk edukasi ke masyarakat salah satu yang kita inginkan juga melalui media, kita minta masyarakat bijak menangkal hoks Tidak usa diteruskan kalau ada hoks. Saya mengajak ASN, dan pejabat netral. Kalau ada upaya menimbulkan kerawanan, hoks maka wajib melakukan tindakan setidaknya untuk diri sendiri," katanya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan pemilu yang ramai tapi damai, dalam tahapan Pilkada 2024 di Sumsel.

Menurut Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya, pihaknya bersama jajaran yang ada terus melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan semua pihak, untuk ikut menciptakan situasi aman, tenang, dan damai."Sejak awal kami sudah banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak, karena Pilkada ini bukan hanya urusan KPU tapi semua.

Dimana Pilkada ini untuk memilih gubernur, bupati dan walikota, yang akan memimpin kita lima tahun kedepan di Sumsel, " kata Andika.

Diterangkan Andika, dengan komunikasi bersama banyak pihak, itu maka pihaknya beranggapan semua berperan serta aktif setidaknya ia meluangkan waktu datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk menyalurkan hak pilihnya, dan mengikuti penghitungan suara di masing-masing TPS.

"Jadi, semua orang bisa ikut memastikan ini berjalan baik, perhitungan suara dihitung dengan benar, " jelasnya.
Diungkapkan Andika, pihaknya juga sudah berkomunikasi intens dengan Forkopimda Sumsel, untuk bekerjasama memastikan Pilkada di Sumsel aman, lancar dan sukses.

"Untuk masyarakat sendiri kita himbau, hari Rabu 27 November nanti, itu hari yang diliburkan pelaksanaan Pilkada, sehingga banyak waktu masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya dari pukul 07.00 pagi hinga 13. 00 Wib. Manfaatkan lah hari libur itu, sebab paling 10 menit menyalurkan hak pilih karena didekat rumah masing-masing, " paparnya.

Ia pun mengingatkan kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, untuk memastikan dirinya susah terdaftar sebagai pemilih pada 27 November nanti."Pastikan diri anda sudah terdaftar, dan tunggu undangan dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang merupakan warga sekitar. Kalau belum lapor ke petugas KPPS dan pasti warga sudah tahu, dan nanya lapor kesitu, " pesannya.

Komitmen mengawal Pilkada damai, juga ditunjukkan Komando Resort Militer (Korem) 044/ Garuda Dempo (Gapo) yang selalu siap memback-up pihak kepolisian dalam mengawal tahapan Pilkada di Sumsel. Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Muhammad Thohir, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Kodim dan inspeksi langsung ke jajaran di wilayah Sumsel untuk meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan Pilkada serentak 2024 khususnya di 17 Kabupaten kota se-Sumsel.

Pihaknya memastikan, kesiapan prajurit Korem Gapo dan Kodim jajaran di wilayah Sumsel, mendukung pengamanan pilkada serentak 2024. Melalui berbagai persiapan itu, diharapkan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati di wilayah Korem 044/Gapo, seluruh tahapannya dapat berjalan aman dan lancar.

Disisi lain, adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi di lapangan merupakan hal penting. Hal ini untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pilkada berlangsung, dan diharapkan segala bentuk potensi ancaman dan gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Brigjen TNI Thohir sendiri sebelumnya, menegaskan pentingnya kesiapan penuh personel TNI dalam menjaga keamanan selama pesta demokrasi ini."Pilkada tahun ini tidak seperti yang sebelumnya. Digelar secara serentak, sehingga kita harus memastikan pengamanan di seluruh wilayah berlangsung optimal," tegasnya.

Menurut jenderal TNI bintang satu ini, sejumlah pasukan telah dipersiapkan matang, untuk menghadapi berbagai kemungkinan, memastikan bahwa tak ada celah bagi gangguan keamanan selama Pilkada. Thohir juga memperingatkan semua pihak agar tidak mencoba "memanipulasi" netralitas TNI dan Polri."Netralitas adalah harga mati. Kami tidak akan memihak siapa pun, baik sebelum, saat, maupun setelah Pilkada," pungkasnya. (Adv/Arf/Nda/Cr19)