Melewati Ujian Demokrasi

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 juga menjadi ujian berat bagi penyelenggara Pemilu. Ketika itu Indonesia, dan juga dunia, tengah dilanda pandemi COVID-19.

Pilkada Serentak yang melibatkan 270 daerah, termasuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota itu menghadapi tantangan yang sangat unik karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

Awalnya, Pilkada 2020 dijadwalkan pada September, namun karena pandemi, akhirnya ditunda ke Desember 2020.

Penundaan ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi KPU, Bawaslu, dan pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.

KPU menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat selama pemilu.

Ini termasuk kewajiban memakai masker, menjaga jarak fisik, penyediaan tempat cuci tangan di TPS, dan penggunaan sarung tangan oleh petugas.

Pemilih juga diminta membawa alat tulis sendiri untuk mengisi daftar kehadiran, dan pengukuran suhu tubuh dilakukan di pintu masuk TPS.

Meskipun protokol sudah diterapkan, ada kekhawatiran bahwa pemilu ini dapat menjadi klaster penularan COVID-19.

Namun, setelah evaluasi, tidak ditemukan peningkatan signifikan dalam kasus COVID-19 yang diakibatkan langsung oleh proses pemungutan suara.

Dalam kondisi pandemi, sosialisasi kepada masyarakat menjadi lebih sulit karena adanya pembatasan sosial.

KPU harus mengadopsi pendekatan digital, menggunakan media sosial, iklan digital, dan penyuluhan daring untuk menggantikan sosialisasi tatap muka.

Meskipun demikian, upaya ini tidak sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di daerah dengan akses internet terbatas.

Meski dilaksanakan di tengah pandemi, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 tetap cukup tinggi, mencapai 76,09 persen, hanya sedikit di bawah target KPU yaitu 77,5 persen.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap bersemangat menggunakan hak pilihnya, meskipun ada risiko kesehatan.

Karena pandemi, KPU harus berinovasi untuk mengurangi kontak fisik selama proses pemilihan.