Pajak Kendaraan Bermotor Dikelola Kabupaten/ Kota, APBD Sumsel Tahun 2025 Turun 2,97 Persen

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun Anggaran (TA) 2025 dipastikan turun 2,97 persen.

Hal tersebut ungkapkan Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, setelah menggelar rapat Banggar di DPRD Sumsel, Rabu (11/9/2024).

Diterangkan Anita, penurunan itu disebabkan adanya option Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menjadi kabupaten/ kota termasuk biaya transfer pusat juga. 

Menurut politisi Golkar ini, ada penurunan sehingga APBD Sumsel tahun anggaran 2025 turun dibandingkan tahun 2024.

Baca juga: Pemprov Sumsel Berpotensi Kehilangan APBD Rp 2,3 T, Usai Pajak Bermotor Dialihkan ke Kabupaten/Kota

Baca juga: Pemkab dan DPRD Ogan Ilir Gelar Rapat Paripurna VII, Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Meskipun APBD Sumsel TA 2025 mengalami penurunan, namun ia berharap ada masukan dari sektor lain.

“Kita punya DBH (Dana Bagi Hasil) sawit lumayan untuk pembiayaan infastruktur di Sumatera Selatan, karena DBH sawit sudah diajukan dan berdasarkan seperti dana DAK  dan peruntukannya sudah jelas , tidak bisa di geser lagi,” paparnya.

Diungkapkan Anita, DBH sawit kebanyakan memang untuk pembiayaan infrastruktur yang menjadi tupoksi PU Bina Marga.

Sedangkan untuk DBH migas, Anita mengaku belum tahu seperti apa karena ini belum di akhir tahun.

“Karena kemarin ditahun 2023 itukan kemarin kita menerimanya sudah turun cuma 83 persen ,” pungkasnya.

Baca Berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan Bergabung Dalam Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com