Siapa Raja Jawa Disinggung Bahlil Dalam Pidato Munas Golkar? Disebut Ngeri-Ngeri Sedap Bikin Celaka

 TRIBUNSUMSEL.COM -- Sosok Raja Jawa disinggung Bahlil Lahadalia Ketua Umum (Ketum) saat berpidato di Munas Golkar ke-11 di JCC Senayan membuat publik penasaran.

Lantaran sosok Raja Jawa disebut memiliki 'kekuasaan' dapat membuat orang yang bermain-main dengannya celaka.

Lalu siapa sosok Raja Jawa tersebut?

Bahlil Lahadalia sendiri tak menyebutkan secara pasti siapa sosok Raja Jawa yang disinggung dalam pidato perdananya tersebut.

Melansir dari Kompas.com, Rabu (21/8/2024) Bahlil menyebut jika sosok Raja Jawa ini sudah banyak yang tahu,

Namun dirinya tak menyebutkan sosok identitas dari Raja Jawa tersebut siapa secara pasti.

"Sudah waduh ini, dan sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkanlah. Enggak perlu," ucapnya. 

Adapun Bahlil meminta para kader tidak bermain-main dengan "Raja Jawa" jika tidak ingin celaka.

 "Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita.

Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini.

Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," ujar Bahlil. 

Bahlil Bantah Jokowi Jadi Dewan Pembina Golkar

 Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.

Bahlil menyampaikan hal ini untuk membantah isu yang menyebut Jokowi akan dipilih sebagai Ketua Dewan Pembina setelah Bahlil resmi menjabat sebagai Ketum Golkar. 

"Jadi enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi ketua dewan pembina itu, sampai dengan hari ini enggak ada. Saya berdiskusi kok, enggak ada, jadi enggak benar itu, pikiran itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di JCC, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Di sisi lain, Bahlil tak melarang orang lain memberikan asumsi atau pendapatnya terkait Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi dan hal itu menjadi wajar. Akan tetapi, Menteri ESDM ini juga tidak menolak jika isu tentang Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar memang terjadi di masa depan. 

"Mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Allah, jangan nyalahin saya loh," ujar dia.

"Bukan kita enggak mau, kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah kalau terjadi, ah, paten barang itu kan. Jadi enggak ada itu ya," imbuh Bahlil.

Belakangan muncul isu bahwa Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

 Isu ini semakin santer menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang menetapkan Bahlil sebagai ketua umum partai. Baca juga: Golkar Terbuka untuk Semua Pihak untuk Jadi Dewan Pembina,

Termasuk Jokowi Sebelumnya, Ketua Pimpinan Sidang Munas Ke-11 Partai Golkar Adies Kadir menyebutkan, ketua umum partai memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan.

Dengan demikian, Bahlil sebagai Ketum Partai Golkar memiliki kewenangan untuk menunjuk Ketua Dewan Pembina. 

"Ya ya ya jadi ketua umum tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi dewan pembina siapa yang menjadi dewan kehormatan siapa yang menjadi dewan etik mungkin juga ketua harian dan sekretaris," kata Adies di Lobi JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

 Sementara itu, Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, ada aspirasi untuk menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar periode 2024-2029.

Ngabalin menyatakan, aspirasi tersebut berkembang dari pengurus Golkar di tingkat daerah selama Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.

 "Di forum ini juga ya, iya ini sekarang yang aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029," ujar Ngabalin di Jakarta Convention Center, Selasa (20/8/2024) malam.

"Setuju belum setuju, urusan belakang itu," kata dia melanjutkan. Ngabalin mengatakan, Golkar akan mempertimbangkan semua aspirasi yang berkembang. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Golkar memiliki AD/ART yang mengatur penetapan Dewan Pembina.

(*)