Bawaslu Palembang Ajak Generasi Z Aktif Dalam Pengawasan Pemilu

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Palembang meminta kalangan generasi Z (Gen Z atau Zilenial) di Palembang, ikut berperan mengawasi setiap tahapan Pemilu khususnya pemilihan Kepala Daerah 2024.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Palembang Yusnar S Sos, saat membuka acara sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan 2024 dengan tema 'Optimalisasi peran Zilenial dan pemilih pemula dalam pengawasan Partisipasinya Pada Pemilihan Serentak 2024', di Grand Daira Hotel Palembang, Jumat (2/8/2024) malam. 

Dengan jumlah Gen Z yang lahir sekitar pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2010-an memiliki jumlah yang besar jika dikategorikan dalam kelompok usia pemilih.

Pastinya, dengan keterampilan teknologi dan semangat tinggi mereka dianggap memiliki potensi besar untuk mempengaruhi proses pemilu dan menjaga agar pemilu berjalan dengan baik.

"Acara malam ini merupakan bentuk kepedulian kami dari Bawaslu Palembang, untuk mentransfer dan ikut mengaktifkan teman- teman dalam pengawasan Pilkada, baik pemilihan Guberbur -wagub, bupati- wabup dan Walikota-wawako serentak, " kata Yusnar. 

Menurutnya, Bawaslu Palembang tidak akan menjadi pengawas yang berkualitas tanpa partisipasi masyarakat, sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. 

"Kami tidak bisa bekerja sendiri, paling tidak kalian bisa menyampaikan atau menjadi corong menyampaikan ke masyarakat luas dengan jadi pengawas partisipatif. Memang personil Bawaslu Palembang sedikit jumlahnya, dan tidak mungkin mengawasi seluruh daftar pilih, calon dan timses (tim sukses), " paparnya. 

Untuk itu, pihaknya ingin kalangan Gen Z dan pemilih pemula yang ada, bisa menjadi bagian dalam mengawasi seluruh proses tahapan Pilkada, mulai dari tahapan Coklik, rekapitulasi perolehan suara nantinya, termasuk jelang pelantikan walikota dan Wakil walikota Palembang. 

"Ini tugas berat yang akan kami pikul, diketahui Palembang memiliki jumlah pemilih paling besar di Sumsel, sekitar 1,2 juta dan bagaimana kami mengawasinya. Kami punya 54 Panwascam dan 107 Panwas kelurahan dan pengawas TPS sekitar 2 ribuan, yang jumlahnya berkurang dari pileg lalu. Kami berharap teman membantu kami, sharing dan bersama mengawasi pilkada, dimana suksesnya pemilu dari pengawasan, apabila pengawasan tidak dilakukan maka pemilu akan cacat, " tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga, dilakukan launching Sekolah Volunteer Pengawasan Bawaslu Palembang, yang diharapkan bisa mengajak anak muda aktif dalam pengawasan Pilkada dan siap melakukan perekrutan. 

Anggota Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Palembang Muslim S. Hum menambahkan, jika sekolah Volunteer tersebut dalam upaya melakukan pengawasan pendidikan partisipatif, baik pemilih pemula, disabilitas, organisasi kepemudaan dan komunitas yang ada. 

Baca juga: Temuan Hasil Uji Petik Coklit, Bawaslu PALI Fikri Ardiansyah Berikan Saran Perbaikan

"Sekolah Volunteer ini wujud untuk melahirkan kader pengawasan, tentang nilai penting Pengawasan khususnya anak muda mengawal demokrasi. Diharapkan lahir pengawas pemilu integritas, kejujuran dan tegas menegakkan keadilan demokrasi. Kedepan alam terus  kita galakkan hal. Ini, bukan hanya pemilu tapi continue. 

Kepala Sekretariat Bawaslu Palembang selaku panitia kegiatan Yusman Ali menyatakan, kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 2-4 Agustus, yang diikuti generasi Z, mahasiswa dan organisasi masyarakat di kota Palembang
2-4 Agustus. 

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Massuryati mengucapkan selamat atas terlaksananya sekolah Volunteer Pengawasan itu, dan mungkin sekolah volunteer ini pertama di Indonesia sehingga ini sekolah eksklusif dengan masih terbatas yang nanti direkrut.

"Hal kedua yang saya ingatkan, tahapan pilkada sudah berjalan dan saat ini proses DPS (Daftar Pemilih Sementara) di kelurahan dan desa yang jadi penting pengawasan dan Bawaslu dan jajaran serta masyarakat," tuturnya.

Ditambahkan Massuryati, dengan petugas pengawas yang terbatas perlu peran masyarakat untuk berpartisipasi aktif ikut mengawasi, sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan demokrasi.

"Petugas pengawas Pantarlih tidak sesuai saat ini, seperti di Sukarame asa 60an Pantarlih dan Pengawas Kelurahan Desa hanya 1 orang. Yang ini mendasarkan  melibatkan adek dan element masyarakat wajib dilibatkan pengawasan, kalau hanya mengandalkan 1 orang mengawasi 60 Pantarlih nonsense, " ingatnya. 

Disisi lain dengan jarak tahapan Pilkada yang tidak terlalu jauh, Massuryati mengingatkan bagi jajaran Bawaslu Palembang untuk menaati aturan yang ada, sehingga hal- hal yang tak diinginkan tidak terjadi, seperti pemungutan ulang atau lanjutan dan sebagainya yang pernah terjadi sebelumnya. 

"Kita dari awal menghimbau jajaran Bawaslu se Sumsel, untuk membuat himbauan dan perbaikan dalam proses tahapan. Saya juga mengingatkan dan mengajak adek dan Ormas untuk melaksanakan Pilkada semoga berjalan baik, masyarakat, penyelenggara dan peserta semua taat aturan, sehingga tercapai pemilu damai. Kalau tidak taat aturan pemilih penyelenggara dan peserta kacau pemilu, " ucapnya. 

Dilanjutkan Massuryati, dengan Pilkada nanti ada pemilihan di Palembang yaitu Pilgub dan Pilwako, akan menjadikan ringan dibanding Pileg lalu, namun pengawasan partisipatif masyarakat tidak boleh longgar. 

Apalagi Pilkada ini mencari pucuk pimpinan, sehingga gen Z akan memilih rasional, dan jangan mau diarah-arahkan digoda duit, karena generasi z adalah generasi bangsa kedepan, melainkan memilih dengan hati nurani. 

"Selain itu, tetap jaga marwah lembaga dengan mengawasi pemilih, tahapan, peserta, pemilih, jangan sampai kita diawasi dan diproses, sehingga taat aturan dan junjung tinggal jabatan ada yang boleh dilakukan  dan ada yang tidak, " tukasnya.

Hadir dalam kesempatan itu Efan Yutawan, S.Kom Anggota Devisi Penanganan Pelangggaran, Khairil Anwar Simatupang, S.Sos Anggota Devisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan.

Baca berita menarik lainnya di google news