Gencar Sosialisasi, Angka Stunting di Kabupaten OKU Timur Turun 9,8 Persen

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Kepala Dinas Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Zainal Abidin, S.SiT., MM mengatakan angka stunting di Kabupaten OKU Timur mengalami penurunan di 9,8 persen.

Turun 9,8 persen membuktikan OKU Timur telah lampaui target yang telah ditetapkan.

Dimana tahun 2024 target penurunan stunting di OKU Timur sebesar 12,9 persen.

"Meskipun masih banyak kasus stunting di Kabupaten OKU Timur. Namun berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia pada tahun 2022. Menempatkan Kabupaten OKU Timur di angka 19,1 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 9,3 persen,"ujarnya saat Rembuk Stunting Tahun 2024 yang diselenggarakan di Aula Bina Praja II, Jumat (07/06/2024).

Lanjut dia, kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari 8 aksi konvergensi stunting. Perkembangan stunting di Kabupaten OKU Timur mengalami tren yang positif.

Kata Zainal, pada tahun 2021 ada 261 kasus, tahun 2022 ada 198 kasus, tahun 2023 ada 73 kasus dan hingga April 2023 sisa 60 kasus.

"Oleh karena itu kita rembukkan bersama untuk mengatasi masalah ini agar stunting bisa diatasi dengan baik," jelasnya.

Baca juga: Pemkab OKU Timur Kembali Meraih WTP 2024 Atas LKPD ke12 Kali Secara Beruntun

Wakil Bupati OKU Timur yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stuntingn (TPPS) HM Adi Nugraha Purna Yudha, SH mengapresiasi kinerja dari semua pihak yang telah berupaya untuk mengatasi stunting di Kabupaten OKU Timur.

"Hasil dari evaluasi, pravelensi stunting di Kabupaten OKU Timur sudah di angka 9. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang tergabung dalam TPPS dan pihak terkait," tuturnya.

Meskipun mengalami tren positif, Mas Yudha mengingatkan bahwa ini bukan dari akhir segalanya,

"Tujuan akhirnya adalah 0 kasus," lanjutnya.

Ditambahkan Mas Yudha, tahun ini akan ada 20 desa dari 9 kecamatan yang direncanakan untuk menjadi lokus stunting. Namun masih ada desa belum Open Defecation Free (ODF).

"Ini PR kita, kita ubah perilaku masyarakat tersebut untuk tidak ODF, atau minimal angka ODF di atas 90 persen, ini susah karena kita harus merubah pola fikir masyarakat. Ini pengaruhnya besar terhadap kesehatan," pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi dari perwakilan Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatra Selatan dr. Fahrina.

Baca berita menarik lainnya di google news