Pemilu 2024

Suara PSI di Sumsel Capai 3,17 Persen, Disebut Pengamat Janggal Karena Lebihi Margin Error

Dari 2 Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi Sumsel memang dipastikan tidak ada kader PSI yang berhasil meraih kursi dari total 17 kursi yang diperebut

Editor: Slamet Teguh
Kolase Tribunsumsel.com
Suara PSI di Sumsel Capai 3,17 Persen, Disebut Pengamat Janggal Karena Lebihi Margin Error 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) dari data yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui websitenya https://pemilu2024.kpu.go.id, Selasa (5/3/2024) terlihat sejumlah partai politik yang meraih kursi DPR RI 'Senayan' pada Pemilu 2024 di Sumatera Selatan (Sumsel).

Meski begitu, ada yang menarik dimana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ternyata persentase perolehan suara yang didapat melebih 3 persen, hal ini berbeda dengan hasil quick qount yang dilakukan lembaga survei selama ini.

Dari data progress 18.111 dari 25.985 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah masuk, PSI berada di peringkat ke 9 dengan 78.340 suara atau 3,17 persen, di bawah Partai Golkar, NasDem, Gerindra, PKB, PDIP, Demokrat, PAN dan PKS.

Dari 2 Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi Sumsel memang dipastikan tidak ada kader PSI yang berhasil meraih kursi dari total 17 kursi yang diperebutkan.

Dimana untuk Dapil Sumsel I yang meliputi Kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuklinggau untuk 8 kursi diperebutkan Golkar dipastikan meraih dua kursi, sedangkan 6 kursi tersedia kemungkinan besar diraih NasDem, Gerindra, PDIP, PKB, PKD dan Demokrat dengan NasDem berupa untuk meraih 2 kursi.

Sedangkan di Dapil Sumsel II meliputi Kabupaten Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Prabumulih, PALI, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang tersedia 9 kursi, dipastikan Gerindra meraih 2 kursi dan sisanya masing-masing 1 kursi yaitu NasDem, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PDIP, dan PKS yang bersaing dengan NasDem untuk kursi terakhir.

Ketua KPU Sumsel Andika Pranaya Jaya mengatakan, jika persoalan hasil perolehan suara yang ditampilkan di situs KPU tersebut, hanya sebagai alat bantu dan bukan hasil final. Selain itu ia tak menampik jika hasil yang ditampilkan terkadang bermasalah, dan bukan hanya terjadi untuk tingkat provinsi Sumsel, namun seluruh Indonesia dan operatornya ada di KPU RI.

"Pastinya hasil perolehan suara yang ditampilkan situs KPU dari aplikasi Sirekap ini, merupakan 'alat bantu' sehingga publik mengetahui perhitungan di TPS, " jelasnya.

Dilanjutkan Andika, pastinya hasil resmi perolehan suara tetap dilakukan secara berjenjang secara manual, yang dimulai dari PPK, hingga KPU.

"Sirekap ini hanya alat bantu, proses sesungguhnya hasil berjenjang yang dilakukan jajaran KPU, " pungkasnya.

Pengamat Sebut Janggal

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Yulion Zalpa menilai, kenaikan jumlah perolehan angka suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai Kaesang Pangarep versi hitung cepat di Sirekap KPU, memang memunculkan kecurigaan dan janggal.

Menurut Yulion, kejanggalan itu karena ada gap yang sangat signifikan antara perolehan suara melalui aplikasi Sirekap dengan hasil quick count beberapa lembaga survei.

"Perbedaan yang sangat signifikan ini sangat tidak wajar, karena melebihi margin eror yang ditentukan dalam pelaksanaan quick count. Saya rasa sangat wajar kalau publik mempertanyakan hal ini," katanya, Selasa (5/3/2024).

Untuk itu diterangkan Yulion hal ini memang perlu dikawal bersama- sama oleh publik, dengan menjadikan hasil quick count sebagai pembanding data.

"Karena quick count memang medium bagi publik untuk mengawal proses penghitungan suara saat pemilu. sehingga ketika ada gap antara quick count dan real count, publik dapat mepertanyakan dan mengkritisi hal tersebut, " jelasnya.

Akan tetapi, semua pihak juga tidak perlu gegabah untuk mengklaim ada kecurangan sampai ada bukti kongkrit, karena memang penghitungan suara hasil pemilu dilakukan secara manual dan berjenjang.

Apalagi realcount melalui aplikasi Sirekap sebagaimana yang diketahui memang terjadi banyak masalah, sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur, walaupun memang publik harus memunculkan indikaai kecurangan dengan melihat pada perkembangan perolehan suara yang tidak wajar dalam aplikasi Sirekap.

"Point saya, publik harus mengawal proses penghitungan suara sehingga dapat menekan ruang kecurangan dalam penghitungan suara, selain itu juga jangan sampai apliaksi realcount KPU Sirekap yang banyak permasalahan, dijadikan landasan untuk menormalisasi perolehan suara pihak atau partai tertentu, " tandasnya. 

Baca juga: Sosok Juniah Caleg Gerindra 5 Kali Jadi Anggota DPRD OKUT, Anaknya Veranika Santiani Kini Nyusul

Baca juga: Daftar 40 Caleg yang Diprediksi Bakal Jadi Anggota DPRD Musi Rawas Berdasarkan Hasil Pleno KPU

Operasi Opini

JURU bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo menduga adanya upaya penggiringan opini yang terjadi setelah pencobolosan Pemilu 2024.

Dimana, kata Sigit, muncul narasi-narasi yang tidak senang jika partai pimpinan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep itu masuk ke dalam parlemen Senayan.

Hal itu disampaikan Sigit saat diminta tanggapannya terkait munculnya narasi-narasi dari sejumlah pihak yang menilai adanya anomali suara PSI dalam Sirekap KPU RI beberapa hari belakangan ini.

"Saya kira sejak awal memang ada upaya penggiringan opini dengan membuat narasi bahwa PSI tidak bisa masuk Senayan, kemudian dilanjutkan dengan narasi bahwa jika PSI masuk Senayan, berarti ada kecurangan," kata Sigit saat dihubungi Tribun Network, Selasa (5/3).

Sigit pun menjelaskan, bahwa jika dilihat dalam Sirekap KPU RI, kenaikan suara PSI sangat wajar, karena suara belum masuk 100 persen.

Apalagi penghitungan suara yang digunakan untuk penghitungan resmi bukan Sirekap, tapi perhitungan manual yang dilaksanakan secara berjenjang oleh KPU.

"Jadi saya kira memang ada upaya pembentukan opini publik agar PSI tidak masuk ke Senayan," jelasnya.

Sementara itu, Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Irma Hutabarat tak mempermasalahkan jika nantinya ada audit memeriksa lembaga survei dan KPU terkait hasil perolehan partainya di Pemilu 2024.

Irma menjelaskan bahwa tak hanya partainya, dalam perhitungan cepat lembaga survei Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

“Bukan hanya PSI. PPP juga nggak lolos dari quick count,” kata Irma.

Dia menjelaskan jika ingin mengaudit silahkan diperiksa KPU dan Bawaslu untuk bisa mendapatkan kejelasan.

“Jadi kita melihatnya dalam hal ini aja kalau mau diaudit silahkan. Panwaslu, Bawaslu dan KPU diaudit,” tegasnya.

Sebelumnya, analis sosial politik, Karyono Wibowo menyikapi lonjakan suara PSI yang tercatat dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

ia menilai wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI.

Ia pun mengatakan bahwa lembaga survei dan KPU RI wajib diaudit apabila perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menembus 4 persen.

Karyono menyebutkan, apabila PSI lolos ambang batas parlemen, berarti ada yang tidak beres dari data tersebut.

“Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen, bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU,” ujar Karyono.

Penggelembungan Tak Terbukti

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi ke tingkat bawah mengenai isu penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bagja menyebut, verifikasi di lapangan dilakukan Bawaslu, di antaranya di Cilegon, Banten dan di Kecamatan Gatak, Jawa Tengah.

"Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti," kata Bagja di Jakarta, Senin.

"Kemudian, kita verifikasi ke lapangan. Misalnya, ada di Cilegon, terselesaikan. Ada di sosial media, kan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan," sambungnya.

Untuk di wilayah Jawa Tengah, Bagja menjelaskan, panitia pengawas pemilu (panwaslu) wilayah setempat sudah melakukan penelusuran.

"Sudah kami lacak, ternyata di Sirekap yang tidak presisi yang membaca angka," ucapnya.

Dari penelusuran itu, kata Bagja, suara di C-Plano tingkat TPS dan D-Hasil di tingkat kecamatan dan kabupaten, menunjukkan perolehan suara PSI konsisten, yakni lima suara.

"Jadi hasil laporan teman-teman demikian. Itu untuk di Gatak, untuk di Cilegon, juga demikian. Jadi tidak benar (isu penggelembungan suara PSI."

Lebih lanjut, Bagja menekankan, dalam hal ini pentingnya fungsi rekapitulasi berjenjang.

"Teman-teman kan bisa lihat, misalnya, ada penulisan yang salah, kemudian perbaikan di sini. Salah satu fungsi rekap kecamatan adalah fungsi yang demikian," jelasnya.


Kontroversi

Peneliti dari Lembaga Survei Indikator Politik Bawono Kumoro menyatakan, akan timbul kontroversi di masyarakat secara luas jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lolos di Pileg 2024.

Pernyataan itu disampaikan oleh Bawono, merespons soal melejitnya angka PSI dalam hitungan real count Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) beberapa hari ini.

Meski demikian kata Bawono, kondisi itu belum tentu terjadi, sebab sejauh ini penghitungan KPU RI masih berlangsung, sementara suara PSI sementara baru 3,13 persen.

"Yang belum terjadi dan mungkin akan jadi kontroversi dan belum terjadi, adalah kalau PSI lolos ambang batas Threshold 4 persen, makanya nanti di hasil akhir real count KPU umumkan ternyata PSI lolos 4 persen itu akan menjadi kontroversi hebat," kata Bawono.

Kondisi itu juga disebut akan jadi kontroversi, pasalnya kata Bawono, dari seluruh lembaga survei nasional yang kredibel menampilkan hasil quick count atau hitung cepat pileg PSI hanya berada di bawah 3 persen.

Oleh karenanya, bukan tidak mungkin pergerakan suara PSI ke depan akan menjadi perhatian publik.

"Itu sebenarnya mengundang perhatian publik misalkan nanti PSI lolos ambang batas Threshold 4 persen sementara di Quick Count lembaga-lembaga survei PSI itu 2,65 seperti kami, atau di lembaga survei lain di poltracking 2,89, CSIS quick count nya juga sekitar 2,6 mirip dengan indikator," kata dia.

"Kalau itu lolos di atas 4 persen itu artinya di luar margin of eror 0,54 tadi kan, itu yang akan menjadi kontroversi," sambung Bawono.

Jika kemudian kondisi itu benar terjadi pada keputusan KPU RI dan menyatakan PSI lolos parlemen, maka kata dia hanya ada dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama yakni lembaga survei yang salah dalam melakukan quick count atau KPU RI yang salah melakukan rekapitulasi suara.

"Nah kalau itu misalnya terjadi nanti, maka ada 2 kemungkinan lembaga survei yang salah melakukan quick count atau real count KPU nya yang salah, ini hal yang belum terjadi tapi itu yang mencuri perhatian publik secara luas," kata dia.

"Kalau ini PSI lolos 4 persen kan berarti jauh dari perkiraan hasil quick count lembaga manapun, Litbang Kompas, indikator poltracking semua, kan ga ada yang menunjukkan hasil quick count nya PSI lolos Threshold kan gitu kan, itu yang akan jadi kontroversi," tandas Bawono.

Sebagai informasi, lonjakan perolehan suara PSI belakangan ini menjadi sorotan. Hal itu karena adanya peningkatan suara yang signifikan hanya dalam beberapa hari proses real count dalam sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) milik KPU RI.

Hingga kini, PSI telah memperoleh 2.404.960 suara atau 3.12 persen per Selasa, 5 Maret 2024 pukul 17.07 WIB.

Di mana, progres Sirekap sudah 542.527 TPS dari 823.236 TPS atau 65.90 persen.

Dalam catatan Tribun Network, suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024.

Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah hingga 230.361 suara per Sabtu (2/3) pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan hasil real count KPU pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB, suara PSI baru mencapai 2.171.907 atau 2,86 persen.

Suara total yang masuk berdasarkan Sirekap pada saat itu 65,48 persen atau berasal dari 539.084 TPS dari total keseluruhan 823.236 TPS.

Alhasil dengan tambahan tersebut, raihan suara partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu kini mencapai 2.402.268 atau 3,13 persen.

Sementara, total suara yang masuk berdasarkan hasil Sirekap pada Sabtu pukul 15.00 WIB mencapai 541.324 TPS atau 65,76 persen.

Artinya, PSI mampu memperoleh tambahan 230 ribu itu dari 2.240 TPS. (Tribunsumsel.com/ Arief Basuki Rohekan/ Tribun Network/ Yuda).

 

 

 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung bersama Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved