7 Kecamatan Tuntas Rekapitulasi, KPU Palembang Beri Batas Waktu Hingga 2-5 Maret

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG- Dari 18 kecamatan se- kota Palembang, 7 kecamatan telah melakukan rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 hingga 28 Febuari 2024 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Komisioner KPU Palembang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Sri Maryati mengatakan ketujuh PPK yang telah menyelesaikan yakni Kemuning, Ilir Timur (IT) I, II, III, Jakabaring, Gandus dan Ilir Barat (IB) I. 

"Yang sudah selesai rekapitulasi tingkat PPP yaitu Kemuning IT I, II dan III yang telah menyerahkan data kesini. Sementara Jakabaring, Gandus, IB II finalisasi, " kata Komisioner KPU Palembang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Sri Maryati, Rabu (28/2/2024). 

Menurut Sri, untuk 11 Kecamatan lain saat ini sedang proses dan diberi waktu sebelum 2 April rekapitulasi tingkat PPK harus tuntas, mengingat rekapitulasi ditingkat KPU Kota Palembang hanya dibatasi waktu selama 4 hari dari tanggal 2 hingga 5 April 2024 yang rencananya dilaksanakan di Aula KPU Palembang. 

"Rekapitulasi tingkatan sesuai PKPU 15 Februari hingga 2 Maret di Kecamatan, kemarin rapat bersama KPU Provinsi kita harus menyelesaikan tingkat Kecamatan dulu seluruhnya. Jadi hasil rapat bersama kasubag selesai di tingkat PPK harus dituntaskan sebelum tanggal 2 Maret, jadi KPU kota mulai rekapitulasi 2 sampai 5 Maret rencana, itu kalau di kecamatan selesai semua. Kalau ada yang belum selesai akan koordinasi dengan KPU Provinsi dulu, bisa saja jalan pleno meski ada beberapa Kecamatan belum selesai, " ungkapnya. 

Dijelaskan Sri, masih adanya beberapa PPK yang belum selesai menyelesaikan rekapitulasi, dikarenakan setiap Kecamatan berbeda jumlah pemilihnya, seperti di PPK Sukarami memiliki TPS terbanyak di kota Palembang sebanyak 521 Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga ditambah panel maksimal 4.

Baca juga: KPU Sumsel Ungkap Ada 82.953 Pemilih DPTb Pemilu 2024, Asal Ada e-KTP Tetap Bisa Nyoblos

"Lambatnya karena Sirekap, jadi mereka harus mengupload lagi hasil plano ke Sirekap oleh KPPS karena sebelumnya down, jadi harus mengupload lagi. Seperti di Kalidoni jaringan tidak terlalu kuat dan masih jalan saat ini, " paparnya. 

Meski begitu Sri memastikan jalannya rekapitulasi ditingkat PPK saat ini, masih berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti. 

"Kalau secara teknis lancar, paling permasalahan saksi, ada saksi tidak mau tandatangan dihasil rekapitulasi, jadi buat di form kejadian khusus," bebernya. 

Ditambahkan Sri, jika dalam rekapitulasi ditingkat PPK terdapat selisih angka, pihaknya minta PPK menyandingkan dan memfotonya agar tidak ada perselisihan kedepannya.

"Artinya kalau ada perubahan dilakukan hitung ulang bisa buka kotak suara, seperti yang terjadi dugaan penggelembungan suara di Sukarami dan AAL, disitu ada salah penulisan dengan dimasukkan suara parpol dan caleg terdouble sehingga jumlah pemilihnya lebih dari DPT, sehingga harus dilakukan hitung ulang buka kotak, " tandasnya. 

Dilanjutkannya, jika ada indikasi pastinya dalam rekapitulasi dilakukan terbuka dan disaksikan para saksi parpol, dan pihaknya menghimbau kepada jajaran PPK untuk melakukan tugasnya sesuai aturan yang ada, dan selesaikan perselisihan di tingkatan masing-masing. 

"Kalau indikasi biasalah, tapi sejauh ini jajaran PPK dan operator yang bisa melakukan perubahan, jadi kerjakan sesuai apa yang ada, dan antisipasi kepada parpol untuk saksi diperkuat saja kalau ada selisih perolehan silahkan dikoreksi, " pungkasnya. 

Baca berita menarik lainnya di google news