Bentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, Kemenkumham dan Pemprov Sumsel Siap Jalankan

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Sesuai dengan pasal 7 perpres tersebut, maka seluruh provinsi harus membentuk gugus tugas daerah BHAM.

Mengenai hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati siap akan membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM).

“Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Sesuai dengan pasal 7 perpres tersebut, maka seluruh provinsi harus membentuk gugus tugas daerah BHAM yang diketuai oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang mana Sekretariat berada di Kantor Wilayah Kemenkumham,” ujarnya ketika menerima kunjungan audiensi dan koordinasi dari Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan terkait Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) serta Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Senin (15/1/2024).

Ika melanjutkan, dengan dibentuknya gugus tugas diharapkan ada koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap aksi bisnis dan HAM, sehingga dapat dilaksanakan dengan sistematis, efektif dan efisien.

“Kita perlu membangun kesadaran bersama dalam membentuk bisnis yang tidak hanya sukses finansial, tetapi juga berkomitmen pada prinsip-prinsip HAM. Bisnis yang mengabaikan HAM dampaknya akan sangat buruk bagi pekerja, masyarakat maupun lingkungan. Bagi bisnis itu sendiri pengabaian HAM juga akan berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis maupun penerimaan di pasar global," lanjutnya.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Pastikan Penyerapan Anggaran Triwulan I Maksimal

Baca juga: IAIN Pontianak Kunjungi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Studi Tiru Zona Integritas

Kepala Subbagian Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAM Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan, Fitrianti Rusdi pun menerima baik masukan tersebut.

“Disini kami akan menyerahkan Rancangan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan GTD BHAM di Provinsi Sumatera Selatan. Kami mengharapkan masukan dan saran dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terkait dengan materi muatan/substansi rapergub tersebut,” kata Fitri.

Rapergub ini, lanjut Fitri, nantinya mengatur keanggotaan GTD BHAM yang terdiri dari perangkat daerah, intansi vertikal dan mitra non pemerintah.

“Sinergi bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan pelindungan HAM menjadi sangat penting. Maka pembentukan GTD BHAM ini harus kita laksanakan sesegera mungkin,” tegasnya.

Selain itu, Fitri juga menyampaikan tentang Persiapan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap menjalankan mandat tersebut dan senantiasa bersinergi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel,” tutupnya.

Baca berita menarik lainnya di google news