20 Contoh Soal UAS Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Semester 1 dan Kunci Jawabannya

Laporan content writer intern Tribun Sumsel, Juliyana Mahasiswa FKIP Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang

TRIBUNSUMSEL.COM -Berikut contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 SMA semester 1 beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS atau PAS Pendidikan Pancasila kelas 3 SMA dalam artikel ini terdiri dari 20 pertanyaan pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban UAS atau PAS Pendidikan Pancasila kelas 3 hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa mengerjakan soal UAS Pendidikan Pancasila kelas 3 secara mandiri terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya

Berikut contoh soal UAS/PAS Pendidikan pancasila kelas 12 SMA semester 1 dan kunci jawabannya.

1. Jaminan HAM di Indonesia di mana bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia secara idiil terdapat dalam ….
A. sila ke-1 Pancasila
B. sila ke-2 Pancasila
C. sila ke-3 Pancasila
D. sila ke-4 Pancasila
E. sila ke-5 Pancasila

[Jawaban : A]

2. Berikut ini perilaku yang ditampilkan seorang siswa yang memahami kasus pelanggaran HAM apabila terdapat penegakan disiplin di sekolah, yakni ….
A. meyakini bahwa kedisiplinan ialah bagian dari pembelajaran
B. melaporkan tiap kegiatan mendisiplinkan sebagai pelanggaran HAM
C. bersikap paham terhadap aturan kedisiplinan
D. memercayai kedisiplinan bagian dari proses kebaikan
E. bertindak sesuai aturan dan komitmen yang berlaku

[Jawaban : E]

3. Jika terjadi pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam bidang pendidikan, perbaikan yang akan saya lakukan selayaknya seorang pelajar ialah ….
A. membuat kebijakan kurikulum yang lebih baik
B. membuat keputusan dalam musyawarah OSIS
C. memenuhi kewajiban pada orang tua
D. belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan
E. mencari alternatif pendidikan yang lebih baik

[Jawaban : D]

4. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….
A. Parlementer
B. Monarki
C. Presidensiil
D. Trias Politica
E. Koasi Parlementer

[Jawaban : C]

5. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....
A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. mengangkat dan memberhentikan menteri
C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

[Jawaban : C]

6. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....
A. menentukan anggaran militer
B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. menjalin kerja sama dengan negara lain

[Jawaban : C]

7. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....
A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

[Jawaban : B]

8. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....
A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan

[Jawaban : A]

9. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?
A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.
B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.
C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.
E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.

[Jawaban : B]

10. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh .....
A. Badan Intelejen Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Lembaga Ketahanan Nasional
D. Badan Narkotika Nasional
E. Aparat Kepolisian

[Jawaban : E]

11. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ....” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ....
A. kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
C. kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
D. kedaulatan negara berada di tangan pusat
E. kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat

[Jawaban : D]

12. Perhatikan data berikut!
1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD
5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya
Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor ....
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 4, dan 6
C. 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 6
E. 4, 5, dan 6

[Jawaban : B]

13. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa 188 Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ....
A. Dewan Pertimbangan Agung
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pengawas Keuangan
E. Dewan Perwakilan Daerah

[Jawaban : C]

14. Negara bagi seluruh rakyat didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan makna yang terkandung dalam pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu pokok pikiran ....
A. kedua
B. pertama dan ketiga
C. pertama
D. keempat
E. ketiga

[Jawaban : A]

15. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, membawa konsekuensi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia ialah ....
A. Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat
B. Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah
C. Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah
D. Komisi pemilihan umum yang namanya belum tentu Komisi Pemilihan Umum
E. Komisi Pemilihan Umum yang namanya KPU

[Jawaban : C]

16. Para siswa melalui kegiatan OSIS berencana membuat majalah dinding, di antaranya akan dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan sarana
kritik terhadap berbagai kebijakan sekolah. Akan tetapi, pimpinan sekolah dan para guru tidak memberikan izin terhadap kegiatan tersebut. Sikap
pimpinan sekolah dan para guru dapat dikategorikan pengingkaran hak siswa dalam ....
A. memberikan suara
B. berekspresi
C. mengeluarkan pendapat
D. berorganisasi
E. berserikat dan berkumpul

[Jawaban : D]

17. Sering kita saksikan tindakan demonstran yang merusak fasilitas umum. Hal itu merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab warga negara yang keliru baik secara individual maupun kolektif, yaitu berupa pengingkaran terhadap kewajiban ....
A. menjunjung tinggi hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis
B. menjunjung tinggi pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas
C. menjaga kelangsungan hidup bernegara menjadi kewajiban politis
D. menjaga dan membela kemerdekaan serta kehormatan bangsa dan negara
E. bela negara sebagai kewajiban warga negara tanpa harus menjadi anggota TNI/Polri

[Jawaban : B]

18. Perhatikan ilustrasi berikut ini!
Pelaksanaan demokrasi diatur dan diselenggarakan menurut UUD NRI Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa Menjadi Pelopor Pemilih Pemula dalam Demokrasi Indonesia 213 semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Ilustrasi tersebut menjelaskan prinsip demokrasi, yaitu ....
A. demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa
B. demokrasi yang berkedaulatan rakyat
C. demokrasi dengan kecerdasan
D. demokrasi dengan kemakmuran
E. demokrasi dengan hak asasi manusia

[Jawaban : C]

19. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi pemerintah berdasarkan konstitusi. Berikut yang merupakan bentuk partisipasi atau aspirasi rakyat dalam demokrasi ialah ....
A. anggota DPR membuat kebijakan atau peraturan bersama anggota DPD
B. anggota DPR membuat kebijakan tanpa melibatkan pemerintah
C. Presiden melalui para menterinya membuat kebijakan atau peraturan bersama dengan anggota DPR
D. Presiden melalui para menterinya membuat kebijakan atau peraturan tanpa melibatkan anggota DPR
E. Presiden membuat kebijakan bersama dengan menterinya

[Jawaban : A]

20. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesinalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi. Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ....
A. BPK
B. OJK
C. BNSP
D. BPIP
E. Bappenas

[Jawaban : C]

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 163, Tebal Unsur Kebahasaan

Baca juga: Kunci Jawaban Soal Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA Halaman 93-96, Isu Aktual Teks Berita

Baca juga: 30 Ide Kado yang Cocok untuk Hari Guru Nasional 2023 Menarik dan Bermanfaat

Itulah 20 contoh soal UAS/PAS Pendidikan pancasila kelas 12 SMA semester 1 dan kunci jawabannya.

Baca artikel dan berita Tribun Sumsel lainnya langsung dari google news