Kunci Jawaban Buku PKN Kelas 11 SMA Halaman 65 Semester 1, Tugas Mandiri 2.2

TRIBUNSUMSEL.COM - Berikut merupakan referensi kunci jawaban untuk soal Pendidikan Pacansila dan Kewarganegaraan (PKN) kelas 11 SMA halaman 65 Kurikulum 2013 edisi revisi.

Materi yang akan dibahas pada halaman 65 dalam buku PKN kelas 11 SMA yakni berhubungan dengan Tugas Mandiri 2.2 tentang karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia setiap periodenya.

Sebelum menenggok kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 65, siswa dihimbau untuk mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Tugas Mandiri 2.2

Setelah kalian memahami materi di atas, coba kalian buat kesimpulan mengenai karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya.

Baca juga: Kunci Jawaban Soal Bahasa Indonesia Kelas 11 SMA Halaman 110 Kurikulum 2013, BAB 4: Cerpen

Kunci Jawaban;

A. Periode 1945 – 1949

1. Akuntabilitas:

Pertanggungjawaban dari pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi.

2. Rotasi Kekuasaan:

Ada kemungkinan presiden menjadi diktator karena rotasi kekuasaan pada periode ini tidak terjadi.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik hanya terbuka kepada para pembentuk negara saja.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemiluhan umum pada periode ini belum terlaksana.

5. Pemenuhan Hak-hak Warga Negara:

Ada pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagai negara yang baru merdeka, namun masih belum maksimal.
______________________________

Baca juga: Kunci Jawaban Soal PKN Kelas 11 Halaman 97 98 Kurikulum Merdeka, Uji Pemahaman Bagian 2: UUD 1945

B. Periode 1949 – 1959

1. Akuntabilitas:

Pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan dan para politisi sangat tinggi. Hal tersebut karena media massa dan parlementer sudah menjalankan fungsinya.

2. Rotasi Kekuasaan:

Parlemen yang memegang kekuasaan membuat beberapa kabinet yang berdiri harus diganti beberapa kali karena kurangnya mendapat kepercayaan.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Kurang adanya campur tangan pemerintah dalam pola rekrutmen politik pada periode ini, sehingga masing-masing partai bisa memilih ketua dan pengurusnya.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemilihan umum dilaksanakan satu kali pada tahun 1955 dengan prinsip demokrasi.

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang sama.
_________________________________

C. Periode 1959 – 1965

1. Akuntabilitas:

Dengan adanya dekrit presiden tahun 1959, Presiden Ir. Soekarno memegang penuh kekuasaan negara pada periode ini.

2. Rotasi Kekuasaan:

Tidak adanya rotasi kekuasaan pada periode ini, karena secara konstitusi presiden paling berkuasa di pemerintahan.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik ditentukan secara langsung oleh presiden.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Tidak ada pemilihan umum yang dilaksanakan pada periode ini.

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Pada periode ini kekuasaan presiden otoriter sehingga hak dasar bagi warga negara menjadi lemah.
___________________________________

Baca juga: Kunci Jawaban Buku Ekonomi Kelas 11 SMA Halaman 72 Kurikulum Merdeka Semester 1, Kesenjangan Ekonomi

D. Periode 1965 – 1998

1. Akuntabilitas:

Presiden Soeharto memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi karena dianggap bisa menyelamatkan bangsa dari keterpurukan setelah peristiwa G30/SPKI.

2. Rotasi Kekuasaan:

Rotasi kekuasaan hanya terjadi pada jajaran yang rendah dan wakil presiden saja, tetapi presiden tetap sama.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik dilakukan secara tertutup, di mana pemilu dilakukan hanya untuk memilih anggota DPR.

Lembaga lain selain DPR diawasi dan dikontrol langsung oleh lembaga kepresidenan.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemilihan umum dilaksanakan tujuh kali dalam rentan lima tahun, namun prinsip pemilihan umum pada periode ini tidak menerapkan prinsip demokrasi.

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Pada periode ini, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak warga negara dan diskriminasi.
__________________________________

E. Periode 1998 – sekarang

1. Akuntabilitas:

Menerapkan demokrasi Pancasila sebagai salah satu fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

2. Rotasi Kekuasaan:

Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat (demokratis). Hal tersebut berlaku mulai dari pemilihan presiden, wakil presiden, dan para wakil rakyat.

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Hak-hak warga negara sudah terjamin oleh konstitusi, seperti hak dalam berpendapat, kebebasan pers, dan lain sebagainya.

Berita dan artikel kunci jawaban lainnya di google news.