Pemkab OKI, KPU dan Bawaslu Tandatangani NPHD Pemilu 2024

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Rabu (25/10/2023) sore.

"Dengan ditandatanganinya NPHD ini merupakan komitmen dan keseriusan kami dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan," kata Bupati OKI, H. Iskandar SE didampingi Wakil Bupati OKI, HM Dja'far Shodiq.

Disebutkan jika penggunaan dan pertanggungjawaban NPHD agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

"Membangun iklim demokrasi yang kondusif dengan kapasitas yang berbeda sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing," ucapnya .

"Saya berharap ini dapat memicu meningkatkan kinerja untuk Pemilu inklusif dan kondusif," imbuhnya.

Baca juga: Kabut Asap di OKI, Pemkab OKI Ajak Masyarakat Shalat Istisqa Serentak Jumat Besok

Baca juga: Transfer Embrio, Upaya Pemkab OKI Tingkatkan Kualitas Bibit Ternak Sapi 

Dilokasi yang sama Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Amrah Muslimin mengatakan Kabupaten OKI jadi yang paling awal melaksanakan penandatangan NPHD yang segera legalitas tercatat di KPU Provinsi Sumsel. 

"Sinergitas dalam pelaksanaan Pemilu ini harus melakukan efisiensi termasuk dalam hal sosialisasi. Karena ini merupakan upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19," imbuhnya. 

Sama halnya Ketua KPU OKI, Deri Siswadi juga menyampaikan perlu konsentrasi dan komitmen tinggi untuk mengawal proses lebih dari satu tahun sampai dengan ditanda tanganinya NPHD.

"Tidak salah kami mengapresiasi pemerintah daerah, 10 tahun mengawal demokrasi di OKI tidak mewah namun sangat bermakna untuk penerapan demokrasi yang berkeadilan," kata Deri. 

Sementara itu Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona berterimakasih telah memberikan dukungan kepada Bawaslu OKI meskipun tidak mengikuti dari awal proses NPHD.

"Ini bentuk dukungan konkrit pemerintah untuk pesta demokrasi di OKI," kata Romi. 

"Pelaksanaan pesta demokrasi harus diawasi sehingga bisa terlaksana secara damai dan kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkasnya.

Baca berita menarik lainnya di google news