Berita Prabumulih

Guru di Prabumulih Mengeluh, TPP Belum Cair 3 Bulan, Ini Penjelasan Kepala BPKAD

Penyebabnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga kini belum cair, padahal pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sudah lama cair.

Penulis: Edison | Editor: Rahmat Aizullah
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Gedung Pemkot Prabumulih. Guru di Prabumulih Mengeluh, TPP Belum Cair 3 Bulan. 

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Sejak beberapa hari terakhir ribuan guru di Kota Prabumulih mengeluh.

Penyebabnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga kini belum cair, padahal pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sudah lama cair.

Kepada TribunSumsel.com, salah seorang guru yang meminta namanya tidak ditulis mengaku para guru di Prabumulih resah belum cairnya TPP. 

"Untuk Maret, April dan Mei belum cair, kalau untuk Januari dan Februari sudah diterima," ungkap sumber tersebut kepada wartawan, Kamis (8/5/2023).

Guru itu mengatakan, para tenaga pendidik mempertanyakan hal itu lantaran saat ini banyak kebutuhan untuk anak masuk sekolah dan membeli seragam sekolah.

"Musim anak masuk sekolah, mau daftar ulang, beli seragam tentu butuh uang dan harapan dari TPP cair," bebernya.

Sumber lain menimpali, TPP yang belum cair tersebut khusus para guru karena untuk dinas atau instansi lainnya sudah lebih dulu dibayarkan.

"Ini ada apa kok kami guru belum dicairkan, sementara dinas-dinas sudah cair," keluhnya.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, Wawan Gunawan mengaku keterlambatan pembayaran TPP guru karena rekon pajak di Disdik dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang belum klop.

"Dinas Pendidikan ini ada rekon pajaknya belum selesai dan belum tuntas. Dalam artian, pajak yang dibayarkan oleh Disdik dengan data KPP belum klop atau mungkin ada yang kurang bayar sehingga kami DBH pajaknya masih ditunda oleh pusat," terangnya.

Ditanya berapa jumlah TPP masing-masing guru, Wawan mengaku tak tahu persis namun untuk keseluruhan di Dinas Pendidikan sekira Rp 1,2 miliar per bulan.

"Sebelumnya juga pernah telat bayar tapi hanya sebulan, memang Dinas Pendidikan ini lumayan besar jika dibanding dinas lain. Namun kita sudah rapat, dalam minggu ini tuntas menyelesaikannya dan segera dibayarkan secara rapel," tambahnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved