Dugaan Pungli PPDB Lubuklinggau, Anggota DPRD Pasang Status Facebook, Sebut Sudah Punya Bukti

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Dugaan pungutan liar penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Lubuklinggau membuat heboh warga sejak beberapa hari terakhir.

Terduga pelaku pungli ini adalah oknum panitia dan disebut-sebut ada keterlibatan oknum kepala sekolah.

Meski hampir menjadi isu tahunan seiring jelang tahun ajaran baru tetapi isu kali ini makin santer.

Tidak hanya dikalangan orang tua/wali tetapi isu pungli tersebut menjadi status sosmed Facebook (FB) anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Hendi Budiono Fraksi Partai Bulan Bintang dapil Barat.

Dalam status facebooknya, Hendi Budiono menulis bahwa sudah ada bukti terkait indikasi oknum kepala sekolah menengah atas memungut uang agar peserta didik baru (PDB) diterima.

Dalam statusnya, Hendi juga menulis bahwa pihaknya akan menggiring dana BOS yang sarat dan terindikasi korupsi.

Dalam statusnya itu Hendi membuat tagar #BersihknSMAdrOknumKorup dan tagar #Zero Toleransi.

Dalam tulisannya di sosmed fb hendi juga Lanjut Lapor APH Indikasi oknum Kepala SMA memungut duit untuk biso ditrimo.

Next episode kita giring Dana BOS yang sarat dan terindikasi dg praktek korupsi ..
InshaAllah bakal memakan Korban....

#BersihknSMAdrOknumKorup
#ZeroToleransi

Baca juga: Gaji Mentereng Wakil Rakyat Setahun Rp 600 Juta, Bacaleg: Mau Cari Uang Enak jadi Pengusaha -2

Hendi Budiono ketika dikonfirmasi menyampaikan maksudnya membuat status di medsos intinya bahwa untuk menindaklanjuti dari laporan wali murid bahwa bahwa ada beberapa wali murid dimintai uang terkait anaknya ikut PPDB.

"Ada salah satu wali murid melaporkan dengan saya dipinta uang,saat ditanya masalah bukti wali murid enggan mengasih data hanya omongan," ungkapnya pada wartawan, Senin (29/5/2023).

Namun laporan itu tetap akan ditelusurinya ketika lengkap datanya ia akan melapor ke APH.

Hendi pun meminta sistem PPDB lebih transparan, tanpa adanya permainan panitia sekolah, seharusnya siswa yang sudah ikut tes online harusnya bisa langsung keluar nilai lulus atau tidak

"Tapi inikan tidak transparan. kalau sudah transparan sistem PPDB tidak ada lagi oknum bermain duit," ujarnya.

Dia pun berharap, kedepan tidak ada lagi oknum yang mengantar berkas,oknum yang menerima berkas, atau mengantar duit dan ada yang menerima duit.

"Sistem ini yang harus dihapuskan titip titipan tersebut. Saya juga menunggu wali murid untuk saya damping ke APH tapi ada yang berani memberikan bukti bukti yang valid," ungkapnya.

Hendi pun berencana akan ke DPRD Provinsi Sumsel agar PPDB di Kota Lubuklinggau bersih dari praktek pungutan liar atau suap dan titip titipan para pejabat.

"Semua murid sama tidak ada beda,jangan ada titipan siapapun," ujarnya. 

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel