Berita Kemenkumham Sumsel

11 Satker Kemenkumham Sumsel Siap Dinilai Tim Penilai Internal WBK/WBBM

11 satuan kerja tersebut antara lain Kanwil Kemenkumham Sumsel, Lapas Kelas I Palembang, LPKA Kelas I Palembang, dan Lapas Kelas IIB Muara Enim.

Editor: Sri Hidayatun
Humas Kemenkumham Sumsel
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya secara khusus memberikan penguatan kepada kelompok kerja pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM Kanwil Kemenkumham Sumsel dan 10 Unit Pelaksana Teknis pada,Rabu (10/5/2023) secara hybrid. 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya secara khusus memberikan penguatan kepada kelompok kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Kanwil Kemenkumham Sumsel dan 10 Unit Pelaksana Teknis pada,Rabu (10/5/2023) secara hybrid. 

Penguatan itu dalam rangka persiapan menghadapi desk evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Hukum dan HAM, mengenai usulan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2023.
 
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya menegaskan kepada satuan kerja yang masuk dalam daftar usulan menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2023, agar dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi desk evaluasi dari TPI yang akan dilaksanakan pada minggu depan.

"Fokus pada pelaksanaan wbk dan WBBM. Data dukung, yel-yel.... penampilan, serta peningkatan kualitas pelayanan terus dijaga, Semua harus sudah disiapkan dalam beberapa hari kedepan," katanya.

Baca juga: Atasi Masalah Overcrowded, Kemenkumham Sumsel Optimalkan Pemberian Asimilasi dan Restorative Justice

Adapun satuan kerja Kemenkumham Sumsel yang masuk pada tahap tim penilai internal WBK/WBBM penilaian internal pembangunan  zona integritas  menuju WBK/WBBM sebanyak 11 satker. 

11 satuan kerja tersebut antara lain Kanwil Kemenkumham Sumsel, Lapas Kelas I Palembang, LPKA Kelas I Palembang, dan Lapas Kelas IIB Muara Enim yang diusulkan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Lalu Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Bapas Kelas II Lahat, Lapas Kelas IIB Martapura, Lapas Kelas IIA Banyuasin, Rutan Kelas IIB Prabumulih, Lapas Kelas IIB Sekayu dan Lapas Kelas IIB Kayuagung yang diusulkan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Baca juga: Tim Inspektorat Jenderal Lakukan Pendampingan SPIP Terintegrasi di Kanwil Kemenkumham Sumsel

Dikatakan Kakanwil Ilham, Kanwil Kemenkumham Sumsel sendiri merasa bangga karena masuk dua besar UPT terbanyak se Indonesia di Kemenkumham RI, yang diusulkan menuju WBK/WBBM Tahun 2023.

Harapannya mudah-mudahan jika diusulkan banyak, maka yang lolos juga harus banyak.

"Total ada 11 yang masuk dengan rincian, empat satker evaluasi menuju WBBM dan tujuh satker menuju WBK. Semua harus mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya," ucap Ilham. 

Sementara itu peserta  desk evaluasi adalah Kepala Satuan Kerja yang didampingi oleh 1 orang perwakilan dari masing-masing Pokja. 

Pada saat deks evaluasi Satuan Kerja menampilkan Yel-yel atau Jingle WBK/WBBM, mempresentasikan duta layanan  atau memperlihatkan Maskot WBK/WBBM (jika ada), menyajikan video yang memuat profil dan proyek perubahan satuan kerja yang disertai dengan testimoni dari pengguna layanan. 

Paparan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh Kepala Satuan Kerja yang menyajikan proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM (before and after 6 area perubahan) dan manajemen risiko atas pelayanan publik. 

Adapun desk evaluasi oleh Tim Penilai Internal Kemenkumham tersebut diagendakan mulai Senin 15 Mei hingga 17 Mei 2023.

Bertempat di lima lokasi yakni Kanwil Kemenkumham Sumsel, Lapas Kelas I Palembang, Lapas Perempuan Palembang, LPKA Kelas I Palembang, dan Lapas Kayuagung.

Baca berita menarik lainnya di google news

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved