Disandera KST Papua, Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens Kondisinya Menurun, Riwayat Asma

TRIBUNSUMSEL.COM -- Kapten Philip Mark Mehrtens pilot susi air yang ditangkap kelompok separatis teroris (KST) Papua disebut menurut.

Lantaran Kapten Philip Mark Mehtrens disebut memiliki riwayat penyakit Asma.

Melansir dari Tribunnews.com, Sabtu (25/3/2023) Kabid Humas Polda Papua Kombes pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan saat ini pihaknya masih berupaya menyelamatkan korban.

"Tim gabungan TNI-Polri masih kerja keras untuk menyelamatkan pilot. Kondisi kesehatan pilot menurun," kata Benny dalam keterangannya.

Meski begitu, Benny belum bisa memastikan Kapten Philip. terserang penyakit apa. Termasuk isu jika pilot tersebut mempunyai riwayat asma.

Benny hanya mengultimatum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk segera membebaskan kapten Philip.

"Terkait kesehatan pilot, TNI-Polri meminta segera pilot diserahkan," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Kisdiyanto mengungkapkan sampai saat ini satuan TNI di wilayah Papua masih melaksanakan operasi bersama Polri terkait pembebasan pilot Susi Air Captain Phillip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua.

Namun demikian, kata dia, operasi penegakan hukum tersebut mengutamakan keselamatan sandera.

 Hal tersebut disampaikannya di sela-sela kegiatan Media Gathering Puspen TNI di Markas PMPP TNI di Sentul Bogor Jawa Barat pada Rabu (15/3/2023).

"Seperti Bapak Panglima sampaikan, bahwa kalau kita mau, satuan khusus yang dimiliki oleh TNI mampu untuk segera mengeksekusi para separatis itu," kata Kisdiyanto.

"Namun kita, karena mengikuti kebijakan pemerintah bahwa kita (pemerintah daerah) bernegosiasi dulu agar sandera ini selamat tanpa ada cedera apapun," sambung dia.

Negosiasi tersebut, kata dia, merupakan permintaan dari pemerintah Selandia Baru. Duta Besar Selandia Baru, kata dia, juga telah menghadap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan menawarkan bantuan.

Namun demikian, lanjut dia, Yudo menyatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan tersebut.

Proses negosiasi tersebut, kata dia, diperkirakan membutuhkan waktu yang panjang.