Giliran PUPR Disorot KPK, 5 Pejabat Bakal Dicopot, Negara Berpotensi Rugi Rp 4,5 T Karena Jalan Tol

Eko Darmanto

Eko Darmanto merupakan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta.

Ia menjadi sorotan karena kerap mengunggah koleksi mobil antik di media sosial Instagramnya.

Setelah namanya menjadi sorotan warganet, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Eko dari jabatannya.

Eko masuk dalam radar KPK karena LHKPN miliknya mencurigakan. Ia tercatat memiliki sejumlah mobil produksi 1950 an dan dua unit rumah.

Namun, EKo tercatat memiliki utang mencapai Rp 9.018.740.000. Sementara, penghasilan Eko per tahun hanya Rp 500 juta dari profesinya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Karena utang itu, KPK memasukkan LHKPN Eko ke dalam outlier sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Ia pun dipanggil ke KPK pada 7 Maret lalu.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK mendapatkan pengakuan bahwa Eko membuka kredit Rp 7 miliar dengan jaminan rumah.

Kredit itu akan diambil ketika ia membutuhkan uang dalam jumlah yang diperlukan.

KPK menyebut utang Rp 7 miliar itu sebagai overdraft, yakni keadaan ketika penarikan yang melebihi saldo.

Sementara, Rp 2 miliar lainnya berasal dari kredit kepemilikan kendaraan.

Eko juga mengaku memiliki usaha bengkel.

Ia memperbaiki kendaraan tua untuk dijual kembali.

Wahono Saputro

Tidak berhenti pada Rafael dan Eko, daftar pegawai Kementerian Keuangan yang masuk radar KPK terus bertambah.

Wahono menjabat Kepala kantor Pajak Madya Jakarta Timur.

Ia tercatat memiliki harta Rp 14,31 miliar yang didominasi oleh tanah dan bangunan sebesar Rp 12,68 miliar.

Ia tercatat pernah menduduki posisi strategis seperti Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyelidikan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta dan DJP Banten.

Namanya masuk dalam radar KPK lantaran istrinya tercatat memiliki saham di bersama perusahaan istri Rafael Alun.

KPK pun memanggil Wahono untuk menjalani pemeriksaan pada pekan ini.

Andhi Pramono

Andhi merupakan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan.

Namanya menjadi sorotan karena ia kedapatan menggunakan barang mewah.

Selain itu, Andhi juga disorot karena gaya hidup anaknya yang mirip dengan Mario Dandy anak Rafael, Atasya Yasmine.

Atasya kerap mengunggah foto-foto dengan pakaian branded dan kehidupan glamor lainnya.

Pada salah satu unggahan, harga pakaiannya dari atas hingga bawah mencapai Rp 25 juta.

Ia juga merupakan mahasiswa double degree di Universitas Indonesia (UI) dan Melbourne University, Australia.

Warganet juga mengunggah video diduga Atasya sedang berjoget di kelab malam.

PPATK pun telah mengantongi sejumlah informasi terkait Andhi Pramono.

Nilai transaksinya disebut salip menyalip dengan Rafael Alun seperti bus antar kota antar provinsi (AKAP).

Namun, PPATK belum mengungkap jumlah transaksi itu.

Mereka hanya menyebut bahwa transaksi besar itu terdiri dari berbagai aktivitas mulai setoran tunai dengan jumlah besar hingga pembelian barang-barang mahal.

Sebagaimana Rafael, PPATK juga menyerahkan laporan transaksi mencurigakan Andhi ke KPK.

Lembaga antirasuah pun menjadwalkan pemeriksaan harta kekayaan Andhi pada pekan ini.

Sudarman Harjasaputra

Sudarman merupakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Timur atau BPN Jaktim.

Tidak seperti Rafael dan Andhi, ia menjadi sorotan karena kelakuan istrinya, VP yang kerap memamerkan foto pelesiran di berbagai negara.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, VP disebut kerap mengunggah foto di berbagai negara seperti, Austria, Polandia, Slovakia, Jepang, Korea, Prancis, hingga Venesia.

VP juga pamer menggunakan pesawat first class dalam salah satu perjalanan.

Dalam LHKPN, Sudarman tercatat memiliki kekayaan Rp 14,7 miliar.

Hartanya didominasi 8 unit tanah dan bangunan hingga sekitar Rp 13.997.511.000 Aset terbesarnya adalah tanah dan bangunan 5.393.960.000 atau Rp 5,39 miliar di Jakarta Selatan (Jaksel).

Luas tanah dan bangunan tersebut 387 meter persegi/ 250 meter persegi dan merupakan hasil Sudarman sendiri.

Sejumlah tanah dan bangunan lain milik Sudarman berasal dari warisan hingga hibah tanpa akta. KPK kemudian menyatakan akan memeriksa terlebih dahulu informasi mengenai Sudarman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan di Kompas.com