Cara Daftar DTKS Kemensos 2023 Penerima Bansos di Lubuklinggau, Merasa Miskin Segera Daftar

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Cara daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos 2023, warga yang merasa miskin diimbau segera daftar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau mengimbau bagi warga yang masuk dalam kategori miskin untuk segera mendaftarkan dirinya dalam DTKS.

Saat ini DTKS merupakan salah satu acuan pemberian bantuan sosial (Bansos) 2023 untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang bersumber dari pendanaan APBN.

Programnya bermacam-macam berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) serta bantuan lainnya.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Lubuklinggau, Hasan Andria UY mengimbau kepada warga masyarakat yang merasa miskin ingin masuk dalam DTKS harus melengkapi beberapa syarat.

Baca juga: Akun Facebook Walikota Lubuklinggau Kena Hack, Warga Diimbau Abaikan Postingan

Dia menyebut pertama warga masyarakat yang merasa miskin harus membuat surat pernyataan layak mendapat bantuan dari tingkat RT sampai dengan tingkat kelurahan.

"Kemudian dikuatkan dengan pernyataan dari tingkat kecamatan dan didukung foto dokumen rumah yang bersangkutan, kemudian data itu akan kita masukkan ke data DTKS," ungkapnya pada wartawan, Jumat (20/1/2023).

Hanya saja setelah didaftarkan ke Pusdatin, mereka tidak bisa menjamin apakah warga miskin yang telah terdata itu positif mendapat bantuan dari pemerintah atau tidak.

"Karena yang menetapkan itu adalah pusat kita hanya melakukan pendataan saja. Namun bila sudah terdata apabila ada bantuan akan menjadi prioritas," ujarnya.

Dia menyebutkan, jumlah warga miskin di Kota Lubuklinggau yang belum tercover bantuan program pemerintah hingga saat ini sebanyak 681 warga.

"Sekarang semuanya sudah dimasukkan dalam DTKS," ungkapnya.

Hasan pun mengungkapkan, awalnya masyarakat Lubuklinggau yang belum mendapatkan bantuan tahun 2022 lalu sebanyak 1.910 warga.

Kemudian setelah dilakukan penyisiran dengan data penerima didapatkan data 848 warga.

"Selanjutnya dikoordinasikan lagi dengan pihak Kemensos (Kementerian Sosial) dan dimasukkan data di Pusdatin, per Desember 2023 kemarin ternyata yang belum hanya 681 orang itu," ujarnya.