Berita Prabumulih

Berkas dan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bawaslu Prabumulih Diserahkan ke JPU

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bawaslu Prabumulih segera menjalani sidang pasca penyidik menyerahkan berkas ke JPU

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Tim penyidik dari Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Prabumulih menyerahkan berkas perkara sekaligus 3 tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prabumulih ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (19/1/2023). 

Laporan wartawan Tribun Sumsel Edison Bastari


TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Tim penyidik dari Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Prabumulih menyerahkan berkas perkara sekaligus 3 tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prabumulih ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (19/1/2023).

Penyerahan berkas yang telah dinyatakan lengkap alias P21 itu diketuai Kasi Pidsus, M Arsyad SH didampingi Kasi Intel, Anjasra Karya SH MH dilakukan di Rutan Klas IIB Prabumulih.

"Jadi berkas perkara kasus korupsi Bawaslu Prabumulih telah lengkap atau P21 makanya berkas bersama tiga tersangkanya yakni mantan Komisioner Bawaslu kita serahkan ke JPU," ungkap Kajari Prabumulih, Roy Riady SH MH dikonfirmasi melalui Kasi Intel, Anjasra Karya SH MH kepada wartawan.

Dengan penyerahan itu kata Anjas maka penahanan akan kembali diperpanjang hingga 20 hari kedepan.

"Penahanan tetap dititip di Rutan Kelas IIB kota Prabumulih," katanya.

Ditanya kapan kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Prabumulih 2017-2018 akan disidang, pria yang pernah menjabat Kasi Pidsus Kejari Lahat itu mengaku sidang diperkirakan akan dimulai awal Februari 2023 mendatang.

"Berkas dan tersangka akan segera dilimpahkan ke PN Tipikor Palembang dan kemungkinan awal Februari mendatang," jelasnya.

Baca juga: Beraksi di Rumah Tetangga yang Ditinggal Menyadap, Pasutri di Prabumulih Ditangkap

Untuk diketahui, akhir 2022 lalu Kejaksaan Negeri Prabumulih menahan tiga komisioner Bawaslu Prabumulih antara lain inisial HJ (ketua), MIR (anggota) dan IS (anggota).

Dalam dugaan korupsi Bawaslu Prabumulih ini telah ada hasil audit BPKP yang telah merugikan negara sebesar Rp 1,8 miliar. 
 
 

Baca berita lainnya di Grup whatsapp Tribun Sumsel 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved