Dewan Pers Sebut Polisi Intervensi Kerja Profesi Jurnalis, Iptu Umbaran Berstatus Wartawan Madya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Instansi kepolisian kini kembali menjadi sorotan publik.

Hal tersebut tak lepas usai Iptu Umbaran Wibowo yang sebelumnya dikenal sebagai wartawan kini diangkat menjadi Kapolsek.

Peristiwa tersebutpun mendapat sorotan dari Dewan Pers.

Dewan pers menyoroti Iptu Umbaran Wibowo, seorang intel yang menyamar menjadi wartawan kontributor di stasiun TV nasional, TVRI.

Baca juga: Reaksi Dewan Pers Soal Iptu Umbaran Wibowo 14 Tahun Nyamar jadi Wartawan Diangkat jadi Kapolsek

Baca juga: Iptu Umbaran Nyamar Lalu Jadi Kapolsek, Dewan Pers: Wartawan Tak Boleh Terikat dengan Institusi Lain

Diketahui Umbaran Wibowo berstatus wartawan madya. Hal itu didapatkan setelah dia mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) pada tahun 2018.

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli menilai, ada prinsip independensi dari impassialitas dari wartawan yang dicederai oleh Polisi.

Ia menyebut, Polisi memberi contoh yang tak layak ditiru, lantaran telah mengintervensi kerja profesi jurnalis.

"Dan institusi yang menugaskannya dinilai mencederai profesi jurnalis. Dia menjadi contoh dari praktik yang tidak patut dilakukan," kata Arif yang dikutip dalam program Sapa Malam Kompas TV, Jumat (16/12/2022).

"Menurut saya yang dilakukan aparatur negara dalam hal ini kepolisian dalam mengintervensi kerja jurnalistik. Kita tahu bahwa kemerdekaan pers ini mesti kita jaga termasuk oleh kepolisian sendiri," sambung dia.

Sosok Umbaran Wibowo menarik perhatian publik setelah ia diangkat sebagai Kapolsek Kradenan, Polres Blora, Jawa Tengah.

Sebelumnya ia berprofesi sebagai wartawan TVRI selama 14 tahun.

Kemudian terungkaplah fakta bahwa Umbaran adalah seorang intel yang menyamar sebagai wartawan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com