Berita Musi Rawas

Demo di Musi Rawas Tuntut Bupati Mundur dari Jabatan, Ini Respon Bupati Hj Ratna Machmud

Demo Koalisasi Trisula dan Anti Korupsi (Kanti) di Musi Rawas tuntut Bupati mundur dari jabatan langsung direspon Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud.

Editor: Vanda Rosetiati
SRIPO/EKO MUSTIAWAN
Demo Koalisasi Trisula dan Anti Korupsi (Kanti) di Musi Rawas tuntut Bupati mundur dari jabatan langsung direspon Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud, Kamis (8/12/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUSI RAWAS - Demo Koalisasi Trisula dan Anti Korupsi (Kanti) yang berlangsung Kamis (8/1/2022) di Musi Rawas menuntut Bupati mundur dari jabatan langsung direspon oleh Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud.

"Boleh saja menyampaikan aspirasi, itu hak mereka. Tapi biar lebih efektif bertemu dan audiensi, ketemu saya tidak susah," ungkap Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud usai kegiatan HKG PKK, Kamis (8/12/2022).

Bupati juga menegaskan, 9 program visi dan misi sudah terpenuhi.

Hanya saja, untuk alat berat membuka lahan masih disusun untuk peraturan bupati (Perbup).

Dianggap tidak mampu memimpin Kabupaten Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumsel, Koalisi Trisula dan Anti Korupsi (Kanti), meminta Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Ratna Machmud mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikan dua koalisi tersebut, dengan melakukan aksi orasi di depan Halaman Kantor Bupati Mura, Kamis (8/11/2022) di Muara Beliti.

Baca juga: Pemuda Pelaku Perampasan Hp Pacar di Palembang Ditangkap Polisi, Ngakunya Cemburu

Ada dua poin tuntutan koalisi Trisula dan Kanti yakni, mendesak DPRD Kabupaten Musi Rawas agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi lainnya untuk penyeimbang dari kekuasaan Bupati Mura dalam menjalankan pemerintahan.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oknum Bupati Musi Rawas dalam menjalankan tugasnya yakni mensejahterakan rakyat.

Kemudian, mendesak Bupati Mura agar dapat mengambil kebijakan untuk menstabilkan roda pemerintahan yang dipandang gagal dalam memenuhi janji politik yang telah dicanangkan.

Koordinator Aksi, Pendi menyampaikan, aksi hari ini merupakan murni hasil pantauan Trisula dan Kanti atas kinerja Bupati, tidak ada unsur politik dalam aksinya tersebut.

"Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, sehingga aksi hari ini, kami mengusung tema 'rapot merah, desak Bupati Mura, Hj Ratna Machmud mundur," kata Pendi saat diwawancarai Sripoku.com, Kamis (08/12/2022).

Pendi menjelaskan, beberapa hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya OPD yang kini di pimpin oleh Pelaksana tugas (Plt). Dia menilai ada unsur kesengajaan, agar Bupati bisa menguasai anggaran atau komposisi di dinas secara penuh.

"Bahkan mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga beberapa Kepala Dinas, bahkan ada beberapa OPD yang jabatan Plt lebih dari 2-3 tahun. Hal ini tentu menabrak aturan yang ada," ungkapnya.

Dikatakan Pendi, padahal sesuai aturan yang diketahuinya, bahwa jabatan Plt hanya untuk 3 bulan dan bisa diperpanjang 2 kali, artinya hanya 6 bulan paling lama. Kalau lebih dari itu, artinya orangnya harus diganti.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved