15 Contoh Beserta Jawaban Soal Tes PPK dan PPS Pemilu 2024 Lengkap Link PDF

Artikel ini memuat contoh beserta kunci jawaban dari soal tes PPK dan PPS Pemilu 2022 lengkap.

Tribunsumsel
Ilustrasi Pemilu. Contoh Beserta Jawaban Soal Tes PPK dan PPS Pemilu 2024 Lengkap Link PDF 

TRIBUNSUMSEL.COM- Pembukaan pendaftaran calon petugas PPK dan PPS untuk Pemilu 2024 sudah dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sejak 20 November sampai dengan 16 Desember 2022.

Untuk Anda yang mengikuti seleksi pendaftaran petugas PPK dan PPS untuk Pemilu 2024, baiknya mempersiapkan diri dengan mempelajari soal-soal tesnya.

Persiapan dengan belajar soal-soal tes PPK dan PPS Pemilu perlu dilakukan untuk memaksimalkan hasil seleksi agar dapat dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya.

Berikut contoh beserta jawaban soal tes PPK Pemilu 2024 lengkap

Soal 1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang…
A. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
B. Pengawas Pemilihan Umum
C. Penyelenggara Pemilihan Umum
D. Komisi Pemilihan Umum

Soal 2

Kelembagaan penyelengara Pemilu kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi...
A. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
B. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD
C. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil
D. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP

Soal 3

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal...
A. Pasal 19
B. Pasal 20
C. Pasal 21
D. Pasal 22

Soal 4

Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu…
A. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
C. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
D. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS

Soal 5

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
A. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

Soal 6

Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak…
A. 3 (tiga) orang
B. 5 (lima) orang
C. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
D. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang

Soal 7

Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:
A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb
B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
C. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
E. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi

Soal 8

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam :
A. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
B. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
C. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
D. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
E. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu

Soal 9

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
A. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
B. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
C. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
D. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

Soal 10

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…
A. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
B. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
C. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
D. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

Soal 11

Jumlah kursi anggota DPR untuk provinsi tersebut (Kasus I) adalah
A.26
B.110
C.8
D.52
E.34

Soal 12

Jumlah kursi anggota DPRD untuk provinsi tersebut (Kasus I) adalah :
A.100
B.65
C.85
D.75
E.55

Soal 13

Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani oleh nama ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka :
A.Pada saat pendaftaran langsung ditolak.
B.Pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP.
C.Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru.
D.Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten/Kota.
E.pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan.

Soal 14

Pengertian hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah
A.Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka.
B.Bebas dari kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan
C.Kemerdekaan untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia.
D.Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah.
E.Hak bekerja sama dengan bangsa manapun juga.

Soal 15

Menurut UU 32 Tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil penghitungan suara diancam dengan pidana sebagai berikut:
A.3 bulan hingga 18 bulan, dan/ atau denda Rp 600 ribu - Rp 6 juta.
B.18 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 6 juta - Rp 60 juta.
C.6 bulan hingga 18 bulan, dan/atau denda. Rp 600 ribu - Rp 6 juta.
D.6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 100 juta - Rp 1 milyar.
E.18 hari hingga 3 bulan, dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 6 juta.

Baca juga: Kunci Jawaban Modul 3 Merancang Projek Penguatan Profil Pancasila, Lengkap

Baca juga: Soal dan Jawaban Modul 5 Merdeka Belajar : Pendidikan yang Mengantarjan Keselamatan dan Kebahagiaan

Baca juga: Contoh LK 2.2 Penentuan Solusi PPG Daljab 2022,Serta Download Link PDF Lengkap

Bagi Anda yang ingin belajar untuk persiapan tes tertulis maupun CAT PPK dan PPS Pemilu 2024 bisa melihat contoh PDF berikut

Contoh soal tes PPK dan PPS Pemilu >>> LINK

Baca artikel dan berita lainnya langsung dari google news

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved