10 Contoh Soal Test CAT PPK dan PPS Pemilu 2024 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNSUMSEL.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membuka pendaftaran untuk calon petugas PPK dan PPS sejak 20 November hingga 16 Desember mendatang.

Bagi kamu yang tertarik untuk mendaftarkan diri, ada baiknya sebelum mengikuti test untuk PPK dan PPS Pemilu 2024, terlebih dahulu mempelajari beberapa contoh soal terkait.

Dengan mempelajarinya terlebih dahulu, kemungkinan untuk anda mampu menjawab soal-soal test lebih besar, akrena sudah memiliki gambaran dari awal.

PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan berkedudukan di Kecamatan yang bersangkutan dan berfungsi sebagai pelaksana PPD II dalam menyelenggarakan Pemilu.

Tugas dan kewenangan PPK adalah membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan PPS.

Sedangkan PPS atau Panitia Pemungutan Suara berkedudukan di Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang bersangkutan, dan berfungsi sebagai pelaksana PPK dalam menyelenggarakan Pemilu.

Kewenangan PPS adalah melakukan pendaftaran pemilih dengan membentuk petugas pendaftaran pemilih. Selain itu, PPS juga memiliki tugas dan kewenangan membentuk Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan jumlah TPS.

Baca juga: Contoh Soal CAT Tes PPK Pemilu 2024 dan Kunci Jawaban, Mudah Dipelajari

Inilah beberapa contoh soal untuk test PPK dan PPS :

1. Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka:

a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

2. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah:

a. UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945
c. Pancasila
d. Piagam PBB
e. Proklamasi 17 Agustus 1945

3. PPK berkedudukan dimana?

a. Kantor Kecamatan
b. Kantor Polsek Kecamatan
c. Pendopo Kecamatan
d. Ibu kota Kecamatan
e. Ibu kota desa/kelurahan

Baca juga: Pendaftar PPK Pemilu 2024 Lubuklinggau Sudah Ratusan, Ini Kata Ketua KPU

4. Menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen, anggota MPR terdiri dari...

a. Anggota DPR dan DPD
b. Anggota DPR, utusan daerah, dan golongan
c. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongan
d. Anggota DPD dan utusan Golongan
e. Anggota MPR, DPR, dan DPD

5. Pernyataan berikut ini adalah ketentuan mengenai pemilihan umum, menurut UUD 1945, kecuali:

a. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setia
b. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
c. Dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
d. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
e. Tidak ada jawaban yang salah.

6. Pernyataan yang menyebutkan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dapat ditemukan dalam:

a. TAP MPR No. III/1978
b. TAP MPR No. II/1978
c. TAP MPR No. III/1979
d. TAP MPR No. II/1979
e. TAP MPR No. I/1978

7. Berdasarkan sejarah kelahiran GOLPUT (Golongan Putih) pada sekitar pemilu 1971, istilah tersebut dipergunakan untuk menyebut perilaku pemilih yang:

a. Pemilih yang tidak mengerti cara mencoblos tanda gambar sehingga kertas suara rusak
b. Pemilih yang tidak datang ke TPS karena malas
c. Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap bahwa rakyat tidak bebas memilih dan tak ada pilihan lain kecuali partai politik yang direstui pemerintah
d. Pemilih yang tidak peduli dengan demokrasi
e. Pemilih yang mencoba mengajak masyarakat mendirikan partai politik baru dengan nama GOLPUT

8. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan?

a. Dasar Negara dan sistem kenegaraan
b. Sistem kewarganegaraan
c. Sistem Negara dan pemerintahan
d. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
e. Semua benar

9. Landasan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024 adalah

a. undang-undang Nomor 10 tahun 2016
b. undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
c. undang-undang Nomor 42 tahun 2008 di undang-undang nomor 5 tahun 2011
d. undang-undang nomor 8 tahun 2012

10. melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu merupakan tugas dari

a. Bawaslu
b. KPU
c. kepolisian
d. kejaksaan
e. DKPP