Berita Prabumulih

Tukang Ojek di Prabumulih Mengeluh Tak Masuk Pendataan Penerima Bansos

Rencana pembelian bansos kepada tukang ojek di Prabumulih dikeluhkan sejumlah tukang ojek yang tidak terdata.

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Sejumlah ojek melakukan pendataan di Dinas Perhubungan kota Prabumulih untuk mendapatkan bansos dampak BBM Naik. 

Laporan wartawan Tribun Sumsel Edison Bastari


TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Pendataan tukang ojek yang nantinya akan diberikan bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan BBM oleh Pemerintah kota Prabumulih, diprotes banyak tukang ojek.

Pasalnya, dari pendataan yang dilakukan telah memenuhi kuota yakni 1000 orang sementara masih banyak tukang ojek yang asli atau benar-benar ngojek justru belum terdata di Dinas Perhubungan kota Prabumulih.

"Kami yang benar-benar ngojek malah baru tau informasi dan belum terdata, sementara kuota 1000 tukang ojek sudah penuh, apakah benar di Prabumulih ini ada 1000 lebih tukang ojek, tidak masuk akal," ungkap salah satu tukang ojek kepada wartawan, Rabu (21/9/2022).

Sumber itu mengaku, kalau dilihat di pangkalan-pangkalan ojek di kota Prabumulih tidak banyak jumlah ojek namun justru ketika pendataan menjadi sangat banyak.

"Karena kalau syarat pendataan untuk menerima bantuan hanya KTP, SIM, STNK ya semua punya. Mestinya harus isi dimana biasa mangkal dan dikumpulkan yang mangkal disini mana dan di situ mana, apakah saling kenal," katanya.

Hal yang sama disampaikan Bambang yang mengaku semestinya pendataan dilakukan mulai dari tingkat RT, RW dan Lurah sehingga data tukang ojek yang didapat benar-benar asli.

"Ya kalau syaratnya hanya KTP, SIM dan STNK ya pegawai negeri sipil saya pakai jaket lalu nawak syarat itu bisa terdaftar, sementara yang terefek tidak dapat. Masa kami datang ke sana tapi data sudah full, kuota sudah penuh," katanya.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE mengaku tentu instansi terkait yang melakukan pendataan telah memiliki persyaratan sesuai ketentuan. "Tentunya mereka sudah ada ketentuan syarat untuk siapa saja yang bisa menerima bantuan itu," katanya.

Baca juga: Pertama Jajal Mobil Listrik, Walikota Prabumulih Ridho Setuju tapi Keterbatasan Anggaran

Sementara itu Wakil Ketua DPRD, H Ahmad Palo SE dan Ir Dipe Anom mengaku semestinya harus ada surat keterangan pemerintah setempat seperti RT, RW dan kelurahan.

"Mestinya ada keterangan pemerintah setempat, RT dan RW yang menyatakan mereka benar-benar ngojek, karena kalau hanya modal KTP dan STNK maka tiap orang bisa mendaftar," ungkapnya seraya mengatakan karena setiap anggaran nantinya akan diaudit apakah tepat sasaran atau tidak. (eds

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved