Berita Muara Enim

Kantor Golkar Muara Enim Disegel Kader, Minta Airlangga Hartarto Lakukan ini

Kantor DPD Partai Golkar Muara Enim disegel Puluhan kader dengan dirantai dan digembok, Rabu (21/9/2022).

SRIPOKU/ARDANI
Kader Golkar menggelar aksi dan penyegel kantor DPD Partai Golkar Muara Enim, Rabu (21/9/2022) 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM,-- Puluhan kader partai Golkar Muara Enim menggelar aksi dan menyegel kantor DPD Partai Golkar Muara Enim, Rabu (21/9/2022).

Aksi dan penyegelan kantor Golkar Muara Enim sebagai bentuk penolakan komposisi pengurus DPD Partai Golkar Muara Enim terhadap SK No : SKEP 146/DPD/GOLKAR-SUMSEL/IX/2022 yang dinilai cacat hukum.

Informasi yang dihimpun, Kantor Golkar Muara Enim disegel oleh puluhan kader dikomandoi Pengurus Harian DPD Partai Golkar Muara Enim Ahmad Solihin, Dani CS dan turut disaksikan seorang anggota DPRD Muara Enim dari Fraksi Golkar Yusran.

Aksi tersebut diawali dengan menempelkan enam lembar kertas karton berisikan tulisan diantaranya.

"Kami tidak mengakui Hadiono sebagai Ketua, Kami minta DPP Golkar pecat Ketua DPD Golkar Sumsel Bobby Rizaldi, Golkar Muara Enim minta Musdalub ulang, Hadiono tidak amanah dan ingkar janji,"

Setelah itu, dilakukan orasi dan pembakaran tiga ban bekas mobil dan terakhir merantai dan mengembok pintu keluar masuk ke Kantor DPD Golkar Muara Enim.

Menurut Solihin, aksi ini adalah sebagai bentuk ketidak puasan atas hasil Musdalub pada tanggal 16 September lalu.

Karena setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, Hadiono dinilai tidak amanah dan aspiratif sebab yang bersangkutan tidak mengindahkan AD/ART Partai Golkar.

"Padahal AD/ART itu adalah panglima tertinggi dalam partai. Namun AD/ART tersebut tidak di indahkan. Oleh karena itu Kami tidak mengakui saudara Hadiono sebagai Ketua partai Golkar Muara Enim," jelasnya 

Untuk itu, dirinya bersama kader lainnya meminta Ketua  DPD Golkar Sumsel Bobby Rizaldi dan Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi dan memecat saudara Hadiono, karena dinilai sudah memalukan Partai Golkar dan memecah belah kader Partai Golkar serta mengangkangi AD/ART Partai Golkar dalam pengisian komposisi kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim hasil dari Musdalub.

“Apabila tuntutan kami tidak di indahkan oleh Ketua DPD Golkar Provinsi, artinya secara tidak langsung saudara Bobby sendiri yang memecah belah kader Golkar Muara Enim. Oleh karena itu, kami minta Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto juga harus mengevaluasi saudara Bobby bila perlu di pecat. Apabila memang tidak di indahkan (Oleh DPD dan DPP, red) kami kader-kader Partai Golkar Kabupaten Muara Enim akan mendukung memasang baleho Anies Baswedan sebelah kiri dan memasang baleho Ganjar Pranowo sebelah kanan gedung Golkar karena kami tidak percaya lagi dengan Ketua Umum,” tegasnya dengan nada tinggi.

Penyegelan Kantor Golkar Muara Enim, Rabu (21/9/2022).
Penyegelan Kantor Golkar Muara Enim, Rabu (21/9/2022). (SRIPOKU/ARDANI)

Hal senada juga dikatakan oleh mantan Sekretaris DPD Golkar Muara Enim Dani Efendi SE, bahwa dirinya bersama keder Golkar lainnya menolak keras susunan kepengurusan DPD Partai Golkar.

Soalnya, dalam penyusunan kepengurusan DPD Partai Golkar yang baru para kader senior tidak dilibatkan dalam tim formatur yang telah disepakati bersama sehingga banyak yang menyalahi AD/ART dan terkesan arogan.

Sebagai contoh, untuk pengisian sekretaris sesuai kriteria dan syarat dalam AD/ART Partai Golkar jelas minimal harus lima tahun mengabdi di Partai Golkar secara terus menerus.

Namun pada kepengurusan yang baru ternyata oknum tersebut dua tahun bergabung dengan Partai Golkar yang tentu belum memahami betul organisasi didalam tubuh Golkar, ini malah dijadikan sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Muara Enim.

Dan perlu diketahui, penolakan ini bukan hanya dari pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim saja, tetapi juga dari kepengurusan partai Golkar di 13 kecamatan dari 22 kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.

Dan itu belum ditambah tiga organisasi sayap Golkar yang juga menolak sehingga total yang menolak ada 16 kepengurusan.

“Ada bukti dokumennya penolakan 13 kecamatan diatas materai Rp 10 ribu. Ditambah lagi tiga organisasi sayap yang menolak untuk komposisi untuk sekretaris dan sudah disampaikan ke DPD Golkar Sumsel,” ucapnya.

Baca juga: Muara Enim Kenalkan Kain Songket Meraje dan Kopi Pecah pada Pameran Kriya Nusa 2022

Sementara itu, Yusran Efendi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Golkar, mengatakan anggota Fraksi Golkar sangat respon apa yang suarakan dari kader-kader Golkar.

Ada beberapa tuntutan teman-teman kader, salah satunya diminta anulir masalah kepengurusan karena tidak sesusai dengan AD/ART dan Juklak Partai Golkar.

“Insya Allah dalam permasalahan ini saya akan langsung menyampaikan kepada ketua terpilih pak Hadiono supaya menganulir dan menyerap aspirasi kawan-kawan kader Golkar untuk menganalisa ulang kepengurusan Partai Golkar seusai juklak, juknis AD/ART Partai Golkar,” ujarnya.(SP/ARDANI)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved