Arti dari Bebas Bersyarat Adalah? Hak yang Diterima Sejumlah Terpidana Koruptor di Indonesia

TRIBUNSUSMEL.COM - Berikut ini penjelasan apa itu bebas bersyarat? Hak yang Diterima Sejumlah Terpidana Koruptor.

Sejumlah terpindana Korupsi mendapatkan hak pembebasan bersyarat keluar dari penjara masing-masing pada pada Selasa (6/9/2022).

Dikutip dari Tribunnews.com sebanyak 23 terpidana korupsi mendapatkan hak bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"23 narapidana tipikor (tindak pidana korupsi) yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari 2 lapas (lembaga pemasyarakatan), yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Kelas IIA Tangerang," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9/2022).

23 korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat pada hari kemarin, yaitu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mantan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan Mirawati Binti.

Keempat narapidana perempuan itu bebas dari Lapas Kelas IIA Tangerang.

Selain itu, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, dan adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardhana atau Wawan. Mereka bebas dari Lapas Sukamiskin.

Baca juga: Di Palembang, Wapres Maruf Amin Bicara Soal Santri Gontor Meninggal Diduga Dianiaya

Baca juga: Jonathan Frizzy Akhirnya Jawab Isu Kedekatan dengan Ririn Dwi Ariyanti Bebas Dekat Dengan Siapapun

Baca juga: Arya Saloka Malah Jadi Sorotan Saat Hampir Mati Berjuang Kembali ke Sinetron Ikatan Cinta

Lalu apa itu bebas bersyarat?

Dikutip dari situs tribratanews.kepri.polri.go.id, pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya.

Baca juga: Ditjenpas: Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Belum Bebas Murni

Namun ada ketentuan lain yang mengizinkan narapidana bisa mengajukan bebas bersyarat.

Yakni dua pertiga dari vonis tidak kurang dari sembilan bulan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 dijelaskan tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berikut syarat yang harus dipenuhi narapidana maupun anak pidana yang akan mengajukan bebas bersyarat.

Persyaratan Substantif