Tolak Kenaikan Harga BBM, Politisi PKS Sumsel Interupsi Paripurna, Respon Gubernur

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,-Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, solar, dan pertamax pada september 2022 mendapat penolakan sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Sumsel. 

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mgs Syaiful Padli menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang disebut dimulai pada 1 September 2022.

Hal ini diungkapkannya saat menyampaikan interupsi kepada pimpinan rapat dalam hal ini Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati dan di hadapan Gubernur Sumsel Herman Deru, pada rapat paripurna ke-54 dan 55, di DPRD Sumsel, Rabu (31/8/2022).

"Kita baru saja bangkit dari pandemi, dan belum terlalu kuat untuk bangkit, maka dari itu paling tidak kita menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini," kata Syaiful Padli.

Menurutnya, dengan adanya rencana kenaikan harga BBM ini, dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian.

Untuk itu, dia meminta agar rencana pemerintah ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumsel untuk menyuarakan penolakan.

"Kita semua dipilih oleh rakyat. Jika kita tidak berjuang untuk rakyat, saya khawatir akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti terkait permasalahan ini," ujar politisi PKS ini.

Baca juga: Detik-detik Evakuasi Pria Mengamuk Bawa Parang di Palembang, 30 Menit Negosiasi Bujuk Pelaku

Menyikapinya hal tersebut, gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pihaknya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel segera menggelar rapat pada siang ini bersama pihak terkait.

"Segera kita rapatkan, karena jelas ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua," pungkasnya.