Berita Kemenkumham Sumsel

Analisis Hukum Kemenkumham Sumsel Ikuti Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang Undang

Sebanyak 6 orang fungsional Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian UU.

Editor: Sri Hidayatun
Humas Kemenkumham Sumsel
Sebanyak enam orang fungsional Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Angkatan II secara daring, Senin (29/8/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Kanwil Kemenkumham Sumsel, Parsaoran Simaibang pada Senin (29/8/2022) mengatakan bahwa sebanyak 6 (enam) orang fungsional Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Angkatan II secara daring.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham  bekerjasama dengan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Setjen  Mahkamah Konstitusi diselenggarakan selama empat hari sejak tanggal 23-26 Agustus 2022 lalu. 

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman Dalam sambutannya mengatakan  bahwa, dibentuknya Mahkamah Konstitusi  untuk mengawal agar hak konstitusional warga negara dapat dijamin pelaksanaannya melalui pembentukan UU, sebagaimana  dalam UUD 1945. 

Juga bahwa paham demokrasi (kedaulatan rakyat) yang dianut saat ini harus berjalan seiring dengan paham nomokrasi (kedaulatan konstitusi) sebagai konsensus norma tertinggi dalam bernegara. 

Baca juga: Kemenkumham Sumsel Lakukan Sosialisasi Survei Lapangan PMPI

Jika lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan secara positif membentuk undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi (Yudikatif) memiliki kewenangan membatalkannya, baik secara formil maupun materil. 

“Mekanisme pengujian undang-undang di MKRI merupakan suatu cara bagi setiap warga negara untuk memproteksi dirinya dari pelanggaran terhadap hak konstitusional, yang mungkin dideritanya, akibat berlakunya suatu UU,"kata Ketua MK Anwar Usman.

Menurut, Anwar Usman, MK sejak berdirinya telah melakukan banyak langkah melalui putusannya MK juga telah mengembangkan dengan beberapa varian format putusan MK, tidak terbatas berbentuk “tidak dapat diterima”, “ditolak”, dan “dikabulkan”. Juga  ditambah dengan putusan MK yang bersifat bersyarat (putusan conditionally constitusional dan  conditionally unconstitutional).

Kegiatan ini diikuti oleh 376 peserta yang terdiri dari 357 Pejabat Fungsional Analis Hukum (JFAH) dan 19 pejabat struktural terkait.

Peserta berasal dari perwakilan 9  Kementerian/ Lembaga dan 8 Pemerintah Provinsi.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto terus mendorong fungsional analis hukum untuk terus mengembangkam kompetensinya, sesuai perkembangan zaman.

Keenam analis hukum kemenkumham yang ikut bimtek ini adalah Ilsoni Joniadi (Analis Hukum Ahli Madya), Budiman Santoso (Analis Hukum Ahli Madya), Nurhidayat Hamid (Analis Hukum Muda), Muhammad Ferdi (Analis Hukum Muda), Ahmedi (analis Hukum pertama), dan M. Rizki Alamsyah (Analis Hukum Pertama).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved