Oknum DPRD Palembang Pukul Wanita

Oknum DPRD Palembang Pukul Wanita di SPBU, Ini Kata Pengamat Hukum Pidana Dr Azwar Agus

Pengamat Hukum Pidana Dr Azwar Agus, adanya oknum DPRD Palembang pukul wanita di SPBU sangat disayangkan. Karena sejatinya pejabat harusnya merangkul.

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/LINDA TRISNAWATI
Pengamat Hukum Pidana Dr Azwar Agus sayangkan adanya oknum DPRD Palembang pukul wanita di SPBU. Karena sejatinya pejabat harusnya merangkul, Kamis (25/8/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Adanya kasus Syukri Zen oknum DPRD Palembang pukul wanita di SPBU menyita perhatian berbagai pihak dan menyayangkan adanya kejadian tersebut.

Menurut Pengamat Hukum Pidana Dr Azwar Agus, adanya oknum DPRD Palembang pukul wanita di SPBU sangat disayangkan.

Karena sejatinya pejabat harusnya merangkul masyarakat bukan malah seperti dilakukan oknum DPRD Palembang pukul wanita di SPBU.

"Untuk kasus tersebut termasuk penganiayaan. Namun ada penganiayaan yang ringan dan berat. Maka dilihat dulu nantinya berupa ringan atau berat," kata Azwar Agus, Kamis, (25/8/2022)

Menurut Azwar Agus yang juga Rektor Universitas Tamansiswa Palembang, yang dimaksud ringan tidak menganggu aktivitas, misal lebam sedang penganiayaan berat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya misal jadi geger otak atau cacat.

"Maka dilihat dulu nanti berupa ringan atau berat. Kalau termasuk ringan maka hukumnya hanya dibawah satu tahun, tapi kalau berat bisa sampai 5 tahun," ungkapnya.

Baca juga: Syukri Zen Resmi Tersangka Penganiayaan, Oknum DPRD Palembang Pukul Wanita di SPBU Langsung Ditahan

Menurutnya, kalau dilihat dari video yang beredar itu penganiayaan ringan. Namun juga belum tahu apakah korban dirawat di rumah sakit atau hanya di rumah. Namun bisa juga alternatifnya kekerasan terhadap perempuan, sebagai alternatifnya.

"Kalau lihat dari aspek hukum memang namanya hukum pidana harus ditegakkan. Tinggal pelaksanaannya di lapangan, namun tidak menutup kemungkinan upaya restorative justice," katanya

Lebih lanjut ia mengatakan, restorative justice bisa diselesaikan di luar pengadilan atau damai. Artinya bisa saja damai antara pelaku dan korban, karena masuk restorative justice karena ringan. Namun semua itu juga tergantung korbannya inginnya seperti apa.

"Tapi kalau dari segi etik tentu melanggar etik, karena profesinya sebagai anggota DPRD maka melalui badan kehormatan DPRD yang menentukan untuk etiknya," katanya

Menurut Azwar Agus, adanya fenomena maraknya oknum pejabat melakukan kekerasan, bahwa orang yang memegang kekuasaan bisa menimbulkan arogansi, tinggal bagaimana menyikapinya.

"Arogansi sifat dasar manusia yang timbul dan akibatnya lupa diri. Maka yang jadi perhatian, bagi para pemegang jabatan untuk bisa mawas diri. Jangan menyakiti masyarakat, harusnya mengayomi membina dan merangkul masyarakat," pesannya.

Profil Singkat Syukri Zen. 

Berdasarkan info dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), kader Partai Gerindra ini lahir di Kota Palembang, 30 Oktober 1956.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved