Berita Sumsel Maju untuk Semua

Supriono : RTRW Sumsel Harus Tersusun Jelas Agar Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat

Sekda Sumsel, Supriono membuka rakor penataan ruang daerah dan ia meminta agar RTRW Sumsel harus tersusun jelas.

Editor: Sri Hidayatun
HUMAS PEMPROV SUMSEL
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. S.A. Supriono membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Ruang Daerah Prov. Sumsel Tahun 2022. Bertempat di Ballroom Hotel Santika Premiere Palembang, Kamis, (7/7/2022). Ia meminta agar penyusunan RTRW di Sumsel dapat tersusun jelas. 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan (Sumsel) Ir. S.A. Supriono yang juga sebagai Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel membuka secara resmi rapat koordinasi (rakor) penataan ruang daerah Provinsi Sumsel Tahun 2022.

Bertempat di Ballroom Hotel Santika Premiere Palembang, Kamis, (7/7/2022).

Rakor ini juga dibarengi dengan sosialisasi revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi yang melibatkan Dinas PU BMTR se Sumsel dan steakholder yang berkaitan dengan RTRW.

Baca juga: Hadiri Rakorwil LDII, Sekda Sumsel Supriono Resmikan Masjid Miftahul Huda

Dalam arahannya, Sekda SA Supriono menegaskan RTRW di Sumsel harus tersusun dengan jelas, definitif, dan tegas lantaran RTRW merupakan hal yang penting dalam rencana pembangunan dan perizinan.

"Tata ruang wilayah ini harus jelas karena ini merupakan satu hal yang penting dalam rencana pembangunan, ini harus definitif dan tegas shingga nantinya ini akan membawa manfaat bagi semua pihak," kata Supriono.

Dia berharap, melalui rakor tersebut para steakholder saling menyatukan presepsi dan langkah sebagai upaya percepatan revisi RTRW revisi RTRW guna terwujudnya rencana tata ruang yang komperhensif dan akomodatif.

"Yang kita harapkan melalui rakor ini dapat meningkatkan mutu kerja dan para steakholder dapat menyamakan presepsinya agar rencana tata ruang di Sumsel dapat terwujud dengan komperhensif, akomodatif, berkualitas dan berkelanjutan sehingga tata ruang diharapkan menjadi panglima paling depan dalam pembangunan dan perizinan," tuturnya.

Menurutnya penataan ruang ruang wilayah merupakan wadah untuk mengakomodir semua kepentingan pemerintah dan steakholder yang memanfaatkan ruang di Sumsel.

"Seperti yang kita ketahui penataan ruang ini juga sebagai tempat untuk mengakomodir semua kepentingan pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten dan seluruh steakholder yang memanfaatkan ruang di Sumsel, ksrena itu pembangunan yang akan dilaksanakan nanyinya dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Diakhir arahannya, Sekda mengajak seluruh peserta rakor dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang akan menjadi keputusan bersama.

"Kepada seluruh peserta yang ada disini dapat mengikuti dan memanfaatkan kesempatan baik ini terus mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PU BMTR Sumsel, Ardani melaporkan, kegiatan tersebut didasari dengan rencana Pemrov Sumsel tahun 2022 akan melakukan revisi terhadap RTRW wilayah Sumsel tahun 2016 - 2036.

"Sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagainana telah diubah sebagian dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa RTRW dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Pemprov Sumsel akan melakukan revisi terhadap RTRW wilayah Sumsel," kata Ardani.

Dia juga menjelaskan revisi RTRW Provinsi Sumsel dikarenakan adanya perubahan dinamika pembangunan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategus nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Revisi RTRW didasari perubahan dinamika pembangunan, diantaranya integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW Provinsi, Proyek Strategis Nasional Pelabuhan New Palembang, Jalan Tol, Bendungan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Carat," tuturnya.

Sementara itu ICRAF Indonesia terlibat dalam proses revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan melalui proyek aksi Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods atau Land4Lives, yang telah bermitra dengan Pemprov dan bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola bentang lahan, peningkatan penghidupan tahan iklim, penguatan ketahanan pangan, dan memperkuat mitigasi/adaptasi perubahan iklim.

Peneliti ICRAF Tania Benita mengatakan rencana revisi RTRW dan pengintegrasiannya ke RZWP3K sejalan dengan tujuan besar Land4Lives.

Dari kajian awal Land4Lives, Sumatera Selatan memiliki potensi dan tantangan dalam penanganan perubahan iklim.

Supaya kekayaan sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat dan fungsi serta jasa lingkungannya terjaga dengan baik, diperlukan rencana strategis dalam pengelolaannya.

“Aspek perubahan iklim perlu diintegrasikan kedalam RTRW. Salah satu hal yang penting dalam penanganan perubahan iklim Sumatera Selatan adalah perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut”. Gambut, dengan potensi kontribusi pada target pemerintah untuk mencapai FoLU Net Carbon Sink di 2030, harus kita kelola dengan bijak. Salah satu dukungan kami adalah mendorong pengelolaan lahan gambut yang lebih baik dan ini diawali dengan RTRW yang mengakomodir langkah-langkah strategis tersebut,” kata Tania.

Rakor ini diikuti 200 peserta dari 17 Kabupaten/Kota dan stakeholder yang berkaitan dengan RTRW.

Turut hadir, Ketua Komisi IV Ibu. Ir. Hj. Holda Herman, M.SI, Irdem Brigjen TNI Bpk. Brigjen TNI Herv Setio Purna Wirawan, MDA.M.SI, Kasiren Korem 044 Gapo Bpk. Kol Arm Argo Asmor, Diskrimsus Polda Sumsel yang diwakili oleh Kompol Karimun Jaya, Kepala GPL Lanud SMH Palembang Bpk. Mayor Heriyanto.

Baca berita lainnya langsung dari google news

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved