Reaksi Hasto Kristiyanto Usai Namanya Disebut Bakal Menjadi Menpan RB Gantikan, Ngaku PDIP Terganggu

Meski demikian, Djarot menyebut, internal PDI-P yang memiliki kewenangan mengajukan nama-nama itu ialah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Namun, Djarot menegaskan, yang menentukan pengganti Tjahjo Kumolo adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diketahui, Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat (1/7/2022), kini posisinya diisi MenpanRB ad interim Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggantikan posisi Tjahjo Kumolo sementara waktu, mulai 4 Juli sampai 15 Juli 2022.

Politisi PDI-P Akui Punya Banyak Stok Kader yang Berpeluang Jadi Menpan RB

Diberitakan Tribunnews.com, Politisi PDI-P, Masinton Pasaribu, mengungkapkan PDI-P masih memiliki banyak stok kader yang dinilai cocok untuk menggantikan posisi Menpan RB.

Meski begitu, Masinton menyebut, sosok yang berhak menunjuk kader menjadi menteri hanya Ketua Umum, yakni Megawati Soekarnoputri.

Hal tersebut, merespons kekosongan jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) setelah kepergian Tjahjo Kumolo.

"Kalau PDI Perjuangan memiliki banyak stok kader untuk menggantikan itu (posisi Menpan RB). Nah tentu nanti penugasan dari kader untuk di kementerian dan penugasan lainnya adalah oleh DPD Partai."

"Dalam hal ini Ibu Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri yang akan menugaskan, siapa nanti kader yang menggantikan  almarhum Tjahjo Kumolo. Tapi kan saat ini dalam proses berduka," kata Masinton dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (5/7/2022).

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah kini masih dalam suasana berduka setelah Tjahjo Kumolo meninggal dunia karena sakit.

Airlangga pun menilai tidak baik jika saat ini sudah membicarakan sosok pengganti Tjahjo Kumolo untuk jadi Menpan RB.

Di sisi lain, Airlangga menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih berwenang untuk memilih sosok pengganti Menpan RB.

Sebab, pemilihan jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Faryyanida Putwiliani/Chaerul Umam, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com