PDIP Minta Parpol Tak Bajak Kadernya Usai Ganjar Banyak Dilirik Partai Lain untuk Pilpres 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Isu panas di dunia politik di Indonesia kian memanas.

Hal itu menjelang di Pilpres 2024 mendatang.

Salah satu yang disebut ialah isu panas diinternal PDIP.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta partai politik (Parpol) lain agar tak membajak kader partainya dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan awak media soal potensi Ganjar dilirik partai lain jika tak diusung PDIP di 2024.

Hasto mengatakan, PDIP bergerak sesuai dengan momentum dan tahapan Pemilu yang ditetapkan.

"Dalam tradisi berpolitik, partai punya tugas untuk menggembleng setiap anggota dan kadernya, bukan membajak kader dari partai lain dan itulah bagian dari prinsip yang harus dikedepankan," kata Hasto di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2022).

Ia menegaskan, PDIP tak ingin adanya salip-menyalip dalam politik. Namun, lebih mengedepankan politik gotong royong untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

"Itu yang didorong oleh PDIP," ujar Hasto.

Hasto juga menanggapi soal elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang disebabkan naik berdasarkan hasil survei Poltracking.

Ia menegaskan, PDIP memiliki tahapan terkait Pemilu dan semua kader pun berdisiplin.

"Kita tidak ingin ada seorang pemimpin hanya dibangun dari faktor elektoral, tetapi dari kualitas kepemimpinan, dari karakter kepemimpinan, dari agenda-agneda strategis di dalam meyakinkan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ungkapnya.

Ia menuturkan, terkait siapa nanti kandidat yang dicalonkan PDIP dalam Pilpres 2024 akan diputuskan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

"Ibu ketua umum nanti yang akan memutuskan," ungkapnya.

Baca juga: PDIP Turut Angkat Bicara Usai PKB dan PKS Akhirnya Bentuk Koalisi Semut Merah Untuk Pilpres 2024

Baca juga: PDIP Tak Percaya Usai UMKM Raup Untung dari Ajang Formula E, Kini Pemprov DKI Diminta Umumkan