Demo di Pemkab Lahat, Massa Minta Toleransi Angkutan Batubara Lintasi Jalan Negara Dicabut

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT- Keluhan terkait persoalan debu yang diakibatkan angkutan batubara di Kawasan Kecamatan Merapi Area,  Kabupaten Lahat,  kembali di suarakan. 

Kali ini,  ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat merapi area bersatu (AMMAB) Kabupaten Lahat,  Kamis (9/6/2022) menggelar aksi demo di halaman Pemkab Lahat.  

Ratusan massa yang mayoritas adalah emak emak ini menuntut dan mendesak agar pemerintah bertindak terkait persoalan debu yang berdampak buruk bagi warga di Kecamatan Merapi area. 

Ratusan massa sendiri mendatangi Kantor Pemkab Lahat dengan menggunakan kendaraam roda dua dan empat. 

Konvoi massa dari Merapi area sendiri dikawal oleh anggota Polres Lahat.  

"Pak Gubernur Sumsel dan Pak Bupati Lahat,  kami minta agar toleransi angkutan batubara melintas di Jalan Negara atau di wilayah Merapi area dicabut, "sampai Saryono saat berorasi.

Selain itu,  massa juga meminta agar angkutan batubata membuat jalan khusus sehingga tidak melintasi jalan negara. 

Massa juga meminta perusahaan agar menyediakan mobil penyedot debu,  agar perusahaan batubara mengecek kesehatan warga yang terdampak akibat debu batu bata pertiga bulan sekali. 

Memberikan konpensasi kepada seluruh warga yang terdampak di sepanjang jalan lintas.  

"Sudah lama kami menderita akibat debu batubara ini.  Entah seperti apa kondisi kesehatan warga.  Anda bisa lihat sendiri rumah rumah disepanjang jalan lintas sudah menghitam akibat debu.  Untuk itu kami minta pemerintah bertindak.  Kasihanilah kami, "sampai Koordinator Aksi, Misrah Hariyati. 

Baca juga: Pengeroyokan di Lahat Depan Hotel Cendrawasih, Tangan Diborgol Pria 20 Tahun Dipukuli Dalam Mobil

Sementara,  setelah menyampaikan orasinya perwakilan warga akhir menemui Sekda Lahat,  Chandra, SH. 

Massa sendiri kembali mengutarakan tuntutanya. 

"Pemkab Lahat dalam waktu dekat akan memfasilitasi perwakilan warga untuk bertemu langsung dengan pihak perusahaan perusahaan batubara.  Sehingga apa yang menjadi tuntutan warga bisa langsung didengar, "sampai Chandra. (SP/EHDI)