Pengerjaan Tol Lubuklinggau-Bengkulu Dipastikan Ditunda, Berikut Penyebabnya

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Lubuklinggau Sumsel dengan provinsi Bengkulu ditunda sementara.

Penundaan pembangunan jalan tol ini karena terkait masalah belum tersedianya anggaran dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas PUPR Kota Lubuklinggau, Achmat Asril Asri mengatakan informasi terbaru pembangunan jalan tol ini belum terlaksana karena terkait masalah anggarannya belum tersedia.

"Kami sudah dapat surat dari kementerian, penundaannya karena anggaran pembebasan lahannya belum ada ya," kata Asril pada wartawan, Kamis (7/4/2022).

Bahkan ada juga informasi pembangunan jalan tol Lubuklinggau Bengkulu ini baru akan dilakukan pembebasan lahan tahun 2025 mendatang.

"Kemungkinan tahun 2025 mendatang baru akan dilakukan pembebasan lahan, tapi masalah kebenarannya silahkan di konfirmasi ke yang berhak kita sifatnya hanya menunggu informasi," ungkapnya.

Asril mengatakan untuk seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengerjaan semuanya sudah disiapkan, hanya saja pengerjaannya tergantung anggaran dari pemerintah pusat.

"Kendalanya itu tadi (anggaran pusat) kalau di kita tidak ada kendala, penetapan lokasi sudah bahkan gubernur langsung menyerahkannya, termasuk dokumen pembebasan lahan juga sudah," ujarnya.

Sebelumnya, Asril menyampaikan bahasa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disuruh menunggu anggaran pembebasan lahan, apabila anggaranya ada langsung dikerjakan.

Sebab bila anggarannya tersedia tidak membutuhkan waktu lama untuk pengerjaannya, mengingat sistem pengerjaannya akan dilakukan sistem estapet.

"Jadi rencana kemarin berapa lahan dibebaskan langsung dikerjakan, tidak menunggu lahan selesai baru dikerjakan, bukan seperti itu tapi mana selesai langsung," ujarnya.

Pemkot Lubuklinggau sifatnya hanya membantu melakukan proses koordinasi dengan liding sektor yang berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam pengerjaan tol tersebut.

"Kita hanya berkoordinasi dengan pihak terkait pembebasan lahan, setelah siap baru kita bergerak, intinya kita menunggu arahan pemerintah pusat," ujarnya