Berita Nasional
Kini PSI Mulai Pasang Badan Bela Anies Baswedan Setelah Digempur PDIP Soal Tanah Gusuran Ahok ke IKN
Hal tersebut terlihat saat tak seperti biasanya, PSI membela sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
lihat foto
Bagi Justin, segala tafsir dan pemaknaan atas falsafah tanah bekas gusuran Ahok itu, tidak perlu diperdebatkan.
"Tapi bukan itu poinnya, sebaiknya kita fokus saja kepada yang baik-baik. Tidak usah habiskan energi untuk memperdebatkannya," ujarnya.
Bahkan, PSI memuji setinggi langit soal air yang dbawa Anies untuk Ritual Kendi Nusantara.
Menurut Justin, air dari enam tempat ibadah berbeda di enam wilayah Jakarta yang dibawa Anies ke IKN merupakan simbolisasi yang sangat baik.
"Kami mengapresiasi pak gubernur, tindakan pak gubernur merupakan tindakan yang sangat tepat. Ini menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota yang inklusif," terang Justin.
"Ibu kota ini kan melting pot, kerukunan beragama adalah hal fundamental yang tidak terpisahkan," sambungnya.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI ini menyebut, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan budaya dan keyakinan beragam.
Menurutnya, keberagaman ini harus diimbangi dengan kerukunan dan inklusivitas.
"Indonesia terdiri dari hampir 17.000 pulau, 300 kelompok etnik, 1.331 suku bangsa, dengan enam agama, dan banyak aliran kepercayaan. Keberagaman ini merupakan karunia lahiriah yang sudah semestinya kita ingat, syukuri, dan jaga bersama-sama," ujarnya.
PDIP Meradang
Sementara, sebelumnya, PDIP meradang melihat Gubernur Anies yang menarasikan Kampung Aquarium dengan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menganggap, narasi yang disampaikan Anies tentang keberpihakan terhadap rakyat kecil adalah tak berdasar.
Menurut Gembong, selama ini Anies hanya berpura-pura peduli terhadap rakyat kecil Ibu Kota.
"Selama ini mereka hanya seolah-olah berpihak kepada rakyat kecil. Karena faktanya kan dalam eksekusi program tidak ada yang menyentuh rakyat kecil, contohnya DP 0 rupiah dengan angka Rp400 juta itu, apakah itu berpihak pada rakyat kecil misalkan?," ucapnya kepada awak media, Senin (14/3/2022).
Contoh berikutnya pun menyoal pengendalian banjir di Ibu Kota.
