Berita Nasional
Giliran AHY Ungkap Sindirian Soal Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Sebut Soal Presiden 3 Periode
Amendemen yang menjadi syarat adanya penundaan pemilu dapat merembet pada masuknya ketentuan-ketentuan lain.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Ajang pemilihan umum (Pemilu) baru akan digelar pada tahun 2024 mendatang.
Namun, sejumlah wacana sudah mulai bergulir.
Salah satunya ialah tentang penundaan pemilu 2024.
Sejumlah politisi melontarkan kritik pedas terkait wacana Pemilu 2024 ditunda.
Salah satunya datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY menilai, wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat menjadi pintu masuk pada perubahan lain terkait pemilihan presiden, misalnya pemilihan tidak langsung maupun penetapan presiden seumur hidup.
Menurut dia, amendemen yang menjadi syarat adanya penundaan pemilu dapat merembet pada masuknya ketentuan-ketentuan lain.
Hal itu termasuk pemilihan tidak langsung dan penetapan presiden seumur hidup.
"Kalau sudah misalnya nanti disepakati penundaan pemilu, lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden? Presiden 3 periode? Tidak dipilih langsung oleh rakyat? Seumur hidup?" kata AHY saat berpidato pada pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Ini kan pintu masuknya jelas, kalau mau ada perubahan katanya konstitusi harus diubah dulu, diamendemen dulu, lalu batasnya apa?" imbuh AHY, dikutip dari artikel Kompas.com.
Baca juga: Puan Maharani Sampai Angkat Bicara, Marah Saat Luhut Bilang Pemilih Dukung Tunda Pemilu 2024
Baca juga: Pertemuan Golkar-Nasdem Disebut Sebagai Manuver Politik Jitu Airlangga Hartanto Jelang Pemilu 2024
Menurut AHY, saat ini tidak ada yang bisa mengetahui akan sejauh mana amendemen konstitusi mengubah ketentuan yang sudah berlaku selama ini.
AHY lantas berujar, amendemen konstitusi untuk mengakomodasi wacana menunda pemilu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi dan demokratisasi.
Putra Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan, meski bukan hal yang haram, amendemen konstitusi semestinya tidak dilakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan.
"Memang konstitusi bukan kitab suci, tetapi juga jangan dipermainkan, katanya suara rakyat, suara rakyat yang mana? Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar," kata AHY.
Sebelumnya, wacana menunda Pemilu 2024 dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
