KPK Sebut Ada Bagi-bagi Lahan Kavling di IKN Nusantara, Presiden Jokowi Minta Pengawalan

TRIBUNSUMSEL.COM - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) hingga kini masih terus berlangsung.

Nusantara sudah diputuskan untuk menjadi nama IKN.

Sosok yang akan memimpin IKNpun kini sudah terjawab.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menyebutkan adanya bagi-bagi lahan kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim). 

Hal ini dia ungkapkan berdasarkan temuan dari informan KPK. 

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud.

Alex mengungkapkan temuan tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid. 

Turut terlibat di rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. 

Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya. 

Baca juga: Sosok Profil Bambang Susantono Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, Jebolan ITB

Baca juga: Mengenal Sosok Donny Rahajoe, Petinggi Sinar Mas Land, Akan Dilantik jadi Wakil Kepala IKN Nusantara

Dia merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilaksanakan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi.

“Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?” tanya Alex.

Ke depannya, Alex berharap koordinasi pencegahan korupsi akan semakin baik. 

Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.