Gubernur Sumsel Herman Deru Minta Kadin Bantu Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sampai hari ini persoalan minyak goreng belum ada solusi terbaik. Bahkan setiap ada operasi pasar (OP) pasti ramai, antre panjang bahkan berdesakan.

Menanggapi hal tersebut menurut Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, terjadinya kekurangan minyak goreng ini, anomali kondisi yang ada.

"Kalau Jakarta langka tidak apa, tapi kalau di Sumsel? Ini perlu dipertanyakan, maka diharapkan Kadin juga turut berperan," kata Deru saat menghadiri Musyawarah Provinsi VIII Kadin Sumsel 2022 di Hotel Aryaduta, Kamis (10/3/2022).

Menurutnya, Kadin kan banyak jenis usahanya bisa yang bergerak di bidang terkait seperti perkebunan, industrinya, penjualnya dan lain-lain yang terkait minyak goreng. Untuk itu tentunya Kadin ada peran terhadap minyak goreng.

"Saya yakin dari Kadin ada bagian dari mereka atau bahkan di pusat yang bisa menyuarakan tentang minyak goreng. Saya harap Kadin bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat," katanya.

Deru berharap, terkait minyak goreng ini ada regulasi khusus yang dilahirkan untuk tata niaga minyak goreng ini agar masalah minyak goreng segera bisa diatasi.

Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, itu bagian dari tantangan yang harus dicari solusinya. Sekarang sudah ada domestic market obligation (DMO), itu artinya sudah menahan yang namanya barang dibawa keluar.

"Kadin mendorong pengusaha agar turut berkontribusi, boleh berusaha tapi juga masalah domestik harus turut diatasi sama-sama. Itulah yang paling penting, DMO itu kucinya," katanya

Menurut Arsjad, yang dibawa harus diperhatikan dan dipastikan bahwa harga yang didapat sesuai. Artinya tidak boleh tebang pilih. Utamanya bukan operasi pasar yang paling penting suplainya ada apa nggak.

"Jadi pastikan suplainya," katanya singkat.

Baca juga: Pertemuan Kepala News Room Tribunsumsel-Sripo dengan Bupati Banyuasin, Tercetus Nama Ketam

Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Ahmad Rizali menambahkan, Dinas Perdagangan akan terus mendorong produsen dan distributor menyalurkan minyak goreng ke masyarakat konsumen.

"Kebijakan Menteri Perdagangan menaikkan DMO menjadi 30 persen diharapkan akan meningkatkan produksi minyak goreng dengan CPO yang bertambah," katanya

Menurutnya, untuk di Sumsel kebutuhan minyak goreng sebanyak 15 juta liter dan memang sampai saat ini belum tercukupi. Artinya masih kurang kebutuhan minyak goreng.

"Bukan langkah, tapi kurang. Kalau ada pedagang yang jual minyak goreng diharag HET tentunya akan diberikan teguran terlebih dahulu," ungkapnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news.