Rusia Invasi Ukraina, Ketua DPR RI : Jangan Sampai Ada Satu pun Warga Indonesia yang Terluka

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jangan sampai Warga Negara Indonesia (WNI) ada yang jadi korban karena polemik antara Ukraina dan Rusia.

Terlebih ada banyak WNI yang tinggal di Ukraina.

Puan meminta pemerintah Indonesia untuk bisa menjamin keselamatan WNI yang ada di Ukraina.

Pasalnya, menurut Puan, keselamatan dan keamanan WNI ini harus menjadi prioritas.

"Jangan sampai ada satu pun warga Indonesia yang terluka dalam konflik di Ukraina. Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas," kata Puan, Jumat (25/2/2022), dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, Politikus PDI-P ini juga menuturkan, bahwa evakuasi adalah salah satu bentuk perlindungan yang harus dilakukan negara bagi WNI yang berada di wilayah konflik.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah untuk bisa menyiapkan segala kebutuhan jika proses evakuasi WNI di Ukraina ini harus dulakukan.

Di antaranya seperti kebutuhan rumah yang aman, kebutuhan sehari-hari, serta transportasi untuk bisa kembali ke Indonesia.

Puan meminta KBRI dan semua stakeholder untuk berkoordinasi secara efektif untuk melakukan evakuasi WNI ke Indonesia.

Baca juga: JANJI Presiden Ukraina Tetap Tinggal di Kyiv saat Rusia Menyerang : Saya Target Nomor Satu

"KBRI dan semua stakeholder harus berkoordinasi dengan efektif jika perlu melakukan evakuasi dan membawa pulang seluruh WNI secepatnya dan seaman mungkin," imbuh Puan.

Selain itu, Puan juga ingin agar pemerintah turut mendorong terciptanya perdamaian dunia melalui forum internasional.

Karena menurut Puan, perang hanya akan membuat manusia menjadi korbannya.

"Hentikan perang. Perang hanya menyisakan arang juga abu bagi yang melakukannya, dan manusia yang menjadi korbannya,” pungkasnya.

Kemlu: 72 WNI Telah Kumpul dan Menginap di KBRI Kyiv

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, sudah terdapat 72 warga negara Indonesia (WNI) yang telah berkumpul dan menginap di KBRI Kyiv, kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Jakarta pada Jumat (25/2/2022).