Apakah Tugas PPKI? Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 5 Halaman 115

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Berikut pembahasan temtaik 7 kelas 5 halaman 115 : Proses Pembentukan NKRI.

Buku Tematik 7 Kelas 5 Subtema 2 : Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan Pembelajaran 4.

Catatan : Pembahasan terletak pada bagian bawah artikel ini.

Ayo Membaca (Halaman 113-114)

Proses Pembentukan NKRI

1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota Sidang PPKI sebanyak 27 orang.

Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut.

a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI.
b. Memilih presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
c. Tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.

PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan, antara lain sebagai berikut.

a. Menetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah.
b. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Provinsi Sumatra , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.

2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia

PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara

Dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang.

Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ke-
tentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia

Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (sebelum diamandemen). Pasal tersebut berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah
yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional, di daerah-daerah tugas gubernur (kepala daerah) juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan
Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah, yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Baca juga: Tuliskan Informasi Penting dalam Peran Pancasila dalam Keberagaman Bangsa, Tema 7 Kelas 5 SD Hal 179

Baca juga: Siapakah yang Diamankan Dalam Peristiwa Rengasdengklok? Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 5 SD Hal 92

Ayo Berlatih (Halaman 115)

Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Apakah tugas PPKI?

Jawaban :

- PPKI bertugas melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945.

2. Apa hasil Sidang PPKI pertama?

Jawaban :

- Hasil sidang pertama PPKI adalah menetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi.

3. Apa tujuan pembentukan KNI?

- Jawaban :

- KNI berfungsi sebagai pelaksana tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

4. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk?

Jawaban :

- BKR dibentuk dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945.

5. Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil Sidang PPKI pertama!

Jawaban:

- Provinsi Sumatra , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.

Baca juga: Kapan dan Di mana Teks Proklamasi Dibacakan? Kunci jawaban Tema 7 Kelas 5 SD Halaman 83

Demikianlah pembahasan tematik 7 kelas 5 subtema 2 pembelajaran 4 halaman 115

Disclaimer : Artikel ini hanya digunakan oleh orang tua sebagai bahan untuk memandu proses belajar anak.

Baca artikel dan berita lainnya langsung dari Google News Tribun Sumsel.